Kampus Disuruh Masak MBG, Rektor UII Ngamuk: Jangan Jadikan Kampus EO Dapur Kekuasaan
Rektor UII tolak kampus kelola MBG, sebut kampus bukan dapur negara dan berisiko hilangkan nalar kritis terhadap kebijakan pemerintah-Foto: Antara-
JAKARTA, PostingNews.id – Rencana pemerintah menyeret kampus ke dapur program makan bergizi gratis mulai bikin dahi akademisi berkerut. Bukan soal makanannya, tapi soal logika berpikir yang pelan-pelan diseret ke kompor kekuasaan.
Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Fathul Wahid, termasuk yang paling terang-terangan menolak. Baginya, kampus bukan tempat ngulek sambal program negara, apalagi sampai jadi operator dapur.
Ia mengingatkan, kampus punya tugas utama yang jauh lebih serius daripada sekadar masak dan distribusi makanan. Pendidikan, riset, pengabdian masyarakat, dan menjaga nalar kritis itu bukan kerjaan sampingan.
Menurut Fathul, ketika kampus mulai sibuk ngurus dapur, ada yang pelan-pelan hilang. Sikap kritis bisa tumpul, bahkan bisa jadi ikut larut dalam kebijakan yang seharusnya dikritisi.
"Mengaburkan fungsi kampus dan mengurangi sikap kritis terhadap kebijakan negara," kata Fathul saat dihubungi pada Rabu, 6 Mei 2026.
BACA JUGA:Harga OnePlus 15 & 15R Naik Drastis! Efek Kelangkaan RAM Global Bikin Konsumen Gigit Jari
Nada penolakannya jelas. Ia tak sepakat dengan langkah pemerintah yang ingin melibatkan perguruan tinggi sebagai pengelola dapur dalam program MBG. Di matanya, ini bukan sekadar program sosial, tapi proyek besar dengan banyak tanda tanya.
Anggaran yang digelontorkan tidak kecil. Program ini bahkan disebut menyedot hampir 30 persen dari total anggaran pendidikan. Angka yang bikin orang mikir ulang, ini program gizi atau justru proyek raksasa yang makan jatah sektor lain.
Lebih bikin waswas, belum ada jaminan dana sebesar itu benar-benar sampai ke anak-anak yang membutuhkan. Di titik ini, kritik Fathul terasa makin tajam. Ia melihat potensi salah sasaran dan beban fiskal yang bisa menjalar ke mana-mana.
Bagi dia, kampus tidak boleh direduksi jadi operator teknis program pemerintah. Kalau sampai dapur MBG masuk kampus, derajat perguruan tinggi bisa turun drastis.
Kampus yang seharusnya jadi ruang berpikir malah berubah jadi pelaksana teknis. Dalam bahasa Fathul, kampus bisa jatuh jadi sekadar penyelenggara acara.
BACA JUGA:Dapur Disetop Tapi Duit Jalan Terus, Dudung Turun Gunung Bongkar Skema Insentif MBG
Di sisi lain, ia menilai masih banyak pekerjaan rumah yang lebih mendesak. Kualitas riset belum kompetitif secara global, ekosistem akademik masih perlu diperkuat, dan ketertinggalan masih harus dikejar.
Fathul bukan baru kali ini bersuara. Ia termasuk sedikit rektor yang konsisten mengkritik program MBG di ruang publik. Bahkan, ia pernah ikut aksi Koalisi Suara Ibu di kawasan UGM pada 22 Desember 2025, menyuarakan penolakan terhadap program tersebut.
Aksi itu dipicu berbagai kasus, termasuk insiden keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah. Di sana, Fathul membacakan puisi kritik sosial politik, memperlihatkan bahwa akademisi juga bisa turun ke jalan.
Sebelumnya, ia juga pernah turun bersama mahasiswa dan dosen menolak revisi Undang-Undang TNI pada 18 Maret 2025. Baginya, ada pola yang sama, ketika kebijakan negara berpotensi melampaui batas, kampus harus tetap berdiri sebagai pengkritik, bukan pelaksana.
Di sisi pemerintah, dorongan justru datang dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Saat meresmikan dapur MBG di Universitas Hasanuddin pada Selasa, 28 April 2026, mereka berharap kampus lain ikut terlibat.
Brian berpendapat kampus tidak cukup hanya berhenti di riset. Ia ingin perguruan tinggi ikut masuk ke tahap implementasi kebijakan, termasuk dalam pemenuhan gizi anak melalui program MBG.
BACA JUGA:Hakim Diangkat, Jaksa Terlantar, Sahroni Tepuk Tangan Perpres Prabowo Sambil Nyentil Setengah Hati
Namun bagi Fathul, justru di situlah masalahnya. Ketika kampus terlalu dekat dengan implementasi kebijakan, jarak kritis bisa hilang.
Sampai saat ini, ia mengaku belum menerima surat instruksi resmi dari kementerian. Tapi sikapnya sudah jelas sejak awal.
Kampus, dalam pandangannya, bukan dapur negara. Dan kalau dipaksa jadi dapur, yang gosong bukan cuma nasi, tapi juga akal sehat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
