Dapur Disetop Tapi Duit Jalan Terus, Dudung Turun Gunung Bongkar Skema Insentif MBG

JAKARTA, PostingNews.id — Kisruh program makan bergizi gratis makin terasa seperti cerita lama yang diulang dengan bumbu baru. Dapur dihentikan, tapi uang tetap mengalir. Publik mulai bertanya, ini program gizi atau program subsidi diam-diam.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman akhirnya ikut turun tangan. Ia mengaku mendapat perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengecek kejanggalan tersebut.

“Sudah saya kasih tahu, Presiden mengarahkan kepada saya, Pak Dudung coba dicek,” kata Dudung di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 5 Mei 2026.

Masalahnya sederhana tapi bikin dahi berkerut. Sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG tetap menerima insentif Rp6 juta per hari, padahal operasionalnya sedang disetop. Badan Gizi Nasional sebelumnya sudah kena kritik karena kebijakan ini dinilai janggal.

BACA JUGA:Bikin Ribut Terus, Ade Armando Akhirnya Cabut dari PSI

Dudung tampaknya tak mau setengah-setengah. Ia menjanjikan transparansi penuh jika menemukan ada yang bermain di balik program ini.

“Minta doanya. Kalau saya temukan, saya akan langsung buka di wartawan. Sampaikan saja siapa pelakunya, siapa yang tidak benar, karena ini uang rakyat, rakyat harus tahu,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mencoba memberi penjelasan yang terdengar teknis, tapi tetap menyisakan celah tanya. Ia menegaskan tidak semua dapur yang dihentikan otomatis tetap dapat insentif.

Menurut Dadan, semuanya tergantung sebab masalahnya. Kalau dapur bermasalah karena kelalaian mitra, fasilitas tak layak, atau bahan baku bermasalah, maka insentif dipastikan dicabut. Termasuk kalau ada praktik nakal seperti monopoli pemasok atau permainan harga.

BACA JUGA:Hakim Diangkat, Jaksa Terlantar, Sahroni Tepuk Tangan Perpres Prabowo Sambil Nyentil Setengah Hati

“Termasuk jika ada praktik tidak sehat seperti monopoli supplier atau permainan harga, itu jelas tidak dapat insentif,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, Rabu, 29 April 2026.

Tapi di sinilah letak cerita jadi agak abu-abu. Kalau masalahnya cuma di level operasional dapur, misalnya pekerja terlalu cepat memasak atau tidak mengikuti prosedur, insentif tetap bisa jalan.

“Dalam hal ini, kesalahan yang dinilai bersifat operasional dan masih dapat diperbaiki tanpa indikasi pelanggaran sistemik,” ujar Dadan.

Logikanya jadi terasa unik. Dapur berhenti, tapi kalau yang salah cuma teknis, uang tetap cair. Seolah-olah yang penting bukan dapurnya jalan atau tidak, tapi siapa yang disalahkan.