Cak Imin Buka Kartu, PKB Dukung Pilkada via DPRD karena yang Langsung Mahal dan Rawan Curang

BACA JUGA:Regulasi Lama Diganti, Dosen Kini Dapat Kepastian Status dan Penghasilan

Ia menyoroti biaya kandidasi yang tinggi, mulai dari mahar politik, praktik politik uang, hingga proses pencalonan kepala daerah yang dinilai belum akuntabel dan transparan.

“Mengembalikan pilkada dipilih DPRD sama saja dengan melanggengkan nepotisme dan melahirkan otoritarianisme baru,” kata Usep.

Sebagai peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Usep mendorong DPR dan pemerintah untuk fokus membenahi tata aturan kepemiluan. Menurutnya, persoalan mahalnya biaya politik seharusnya dijawab dengan memperkuat pengaturan dana kampanye, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memperbaiki sistem audit, serta mendorong transparansi pendanaan politik dan pelembagaan partai yang lebih demokratis.

Ia menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD berseberangan dengan prinsip konstitusional. Model itu, menurutnya, mereduksi kedaulatan rakyat dan membuka ruang transaksi politik yang lebih gelap di balik pintu tertutup parlemen daerah.

BACA JUGA:Sisa Bencana Jadi Sumber Manfaat, Prabowo Izinkan Lumpur Dijual Daerah ke Swasta

“Pilkada dipilih DPRD bertentangan dengan prinsip konstitusional, mereduksi kedaulatan rakyat, dan membuka ruang transaksi politik yang lebih gelap di balik pintu tertutup DPRD,” katanya.