Pakar Ingatkan Aparat Hindari Represivitas dalam Penanganan Aksi Bendera GAM

POSTINGNEWS.ID — Penindakan terhadap warga pembawa bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Lhokseumawe menuai perhatian. Pakar hukum menilai pendekatan represif justru berpotensi memperkeruh situasi sosial.

Pakar hukum tata negara Feri Amsari menegaskan bahwa tindakan keras aparat berisiko memicu konflik baru dan membuka ruang politisasi isu keamanan di Aceh.

“Dampak paling menakutkan adalah menjadikan keributan itu sebagai alasan melaksanakan operasi militer kembali di Aceh,” ujar Feri dikutip dari RMOL pada Jumat, 26 Desember 2025.

BACA JUGA:DPR Dukung Densus 88 Tindak Pelajar Terduga Terpapar Neo-Nazi

Ia mengingatkan agar publik tidak membangun asumsi liar terkait penanganan bencana yang dikaitkan dengan kemarahan masyarakat Aceh.

“Akibatnya bentrok tak terhindar dan Aceh kemudian dijadikan daerah operasi militer,” ujarnya.

Feri menilai asumsi semacam itu berbahaya karena dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan anggaran pertahanan.

BACA JUGA:Epic Games Store Gelar Diskon Natal, Hogwarts Legacy Bisa Diklaim Gratis

“Atas dasar itu, pendekatan dialog harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Ia menekankan aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, seharusnya mengedepankan mediasi konflik dalam menyikapi perbedaan pendapat.

“Cara militer dan polisi harus mengedepankan mediasi konflik, bukan represivitas terhadap perbedaan pendapat,” pungkasnya.

Sebelumnya, prajurit TNI AD Korem 011/Lilawangsa membubarkan kelompok pembawa bendera GAM di Lhokseumawe pada Kamis (25/12/2025).

“TNI membubarkan kelompok pembawa bendera GAM yang melakukan aksi di tengah jalan. Seorang pria bawa senjata api pistol dan rencong diamankan," kata Kolonel Inf Ali Imran.*