Ongkos Politik Sudah Terlalu Mahal, Bahlil Minta Golkar Putuskan Pilkada Lewat DPRD di Rapimnas

JAKARTA, PostingNews.id — Agenda Rapimnas I Partai Golkar di Jakarta akhir pekan ini tidak sekadar menjadi ajang konsolidasi internal. Di forum itulah Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mendorong satu keputusan besar yang selama ini jadi perdebatan panjang. Ia meminta kajian soal pemilihan kepala daerah atau pilkada secara tidak langsung lewat DPRD segera diputuskan.

Bahlil tidak ingin wacana itu terus mengambang. Ia mendorong agar pembahasan dipercepat dan, bila memungkinkan, langsung menghasilkan keputusan dalam Rapimnas yang digelar pada 20 hingga 21 Desember 2025.

“Saya minta di Rapimnas ini juga segera membahas kalau bisa memang memutuskan, memutuskan saja,” kata Bahlil saat membuka Rapimnas di kantor DPP Golkar, Sabtu 20 Desember 2025.

Ia tak menampik, gagasan tersebut memicu silang pendapat di internal partai. Ada yang setuju, ada pula yang memilih opsi lain untuk menekan ongkos pilkada tanpa mengubah mekanisme pemilihan langsung. Bahlil menyebut kajian internal soal pilkada lewat DPRD bahkan sudah berjalan hampir satu tahun.

BACA JUGA:MBG di Jabar Tak Sekadar Bagi Makan, Dedi Mulyadi Ajak Petani dan Peternak Ikut Manggung

Meski belum bulat, Bahlil menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD menawarkan satu kelebihan yang sulit diabaikan. Ongkos politik bisa ditekan. Beban biaya yang selama ini ditanggung pasangan calon dinilai sudah terlalu berat. Dalam ceritanya, pilkada bukan hanya soal menang dan kalah, tapi juga soal luka sosial yang tertinggal.

“Menang saja sakitnya di sini, apalagi kalah. Cost politiknya sudah terlalu tinggi Bapak Ibu semua. Orang cerai gara-gara Pilkada. Di kampung saya, orang tidak mau tegur saya gara-gara Pilkada,” kata dia.

Bagi Bahlil, opsi pilkada lewat DPRD bukan langkah mundur. Ia justru meyakini mekanisme itu masih berada dalam koridor demokrasi. Menurutnya, demokrasi tidak boleh disempitkan hanya pada satu cara memilih.

“Demokratis itu tidak boleh kita terjemahkan bahwa seolah-olah lewat DPRD itu enggak demokratis,” tutur Menteri Energi dan Sumber Mineral tersebut.

BACA JUGA:MBG di Jabar Tak Sekadar Bagi Makan, Dedi Mulyadi Ajak Petani dan Peternak Ikut Manggung

Soal dugaan adanya dorongan dari Presiden Prabowo Subianto, Bahlil memilih bersikap tegas. Ia tidak menjawab secara langsung apakah Golkar bergerak atas arahan presiden. Ia menegaskan gagasan ini lahir dari dinamika dan pemikiran internal partai.

“Dan yang namanya ide dari Golkar tidak ada ide dari siapa-siapa. Jadi tolong jangan dihubungkan dengan yang lain. Golkar ini independen, otonom,” ujar Bahlil.

Isu pilkada lewat DPRD memang bukan barang baru. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya pernah melontarkan gagasan serupa saat menghadiri perayaan ulang tahun Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, pada 12 Desember 2024. Saat itu, Prabowo menyoroti besarnya anggaran negara dan biaya politik pasangan calon dalam pilkada langsung.

Namun di luar lingkaran partai politik, wacana ini menuai penolakan keras. Koalisi Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu menyatakan keberatan atas upaya mengembalikan mekanisme pilkada menjadi tidak langsung melalui DPRD. Mereka menilai persoalan biaya politik bukan bersumber dari sistem pemilihan langsung, melainkan dari ongkos kampanye yang tak terkendali.