Banjir Sumatra Jadi Pembeda, Cara Prabowo Tangani Bencana Tak Lagi Seperti Zaman SBY
Penanganan banjir Sumatra menyorot perbedaan gaya Prabowo dan SBY. Dari dapur umum hingga debat status bencana nasional.-Foto: Tim Media Prabowo-
BACA JUGA:Penanganan Bencana Masih Payah, Seskab Teddy Ajak Warga Turun Tangan dan Jangan Saling Menyalahkan
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago menilai perbedaan ini sebagai pilihan strategis yang masing-masing membawa konsekuensi.
“Bagi saya, soal bencana nasional atau tidak itu pilihan lain dari masing presiden. Yang jelas pilihan dari sikap itu tentu ada untung dan ruginya,” ujar Arifki kepada Suara.com, Jumat 19 Desember 2025.
Di era SBY, penetapan bencana nasional mempercepat pemulihan dengan dukungan anggaran besar dan keterlibatan dunia internasional. Dampaknya terasa langsung pada persepsi publik yang melihat perbaikan berjalan cepat dan masif.
“Di zaman SBY karena menjadikan Tsunami Aceh sebagai bencana nasional proses recovery tentu lebih cepat,” ucap Arifki.
BACA JUGA:Risma Buka Peta Bencana, Katanya Hampir Tak Ada Wilayah Indonesia yang Benar-Benar Aman
Sebaliknya, keputusan Prabowo untuk tidak menaikkan status bencana nasional dalam musibah yang melanda tiga provinsi sekaligus melahirkan dinamika baru. Pemerintah dituntut membuktikan bahwa tanpa label tersebut, penanganan tetap bisa berjalan efektif. Namun pilihan ini juga membuka ruang pertarungan narasi di ruang publik.
“Di era Prabowo… terjadi pertarungan narasi di ruang publik antara masyarakat yang ingin bencana nasional. Selain itu, ada juga influencer yang bergerak dalam pertarungan persepsi donasi dengan pemerintah,” kata Arifki.
Kini publik bukan lagi sekadar penonton. Mereka ikut membandingkan, mengawasi, bahkan menjadi jalur alternatif penyaluran bantuan lewat gerakan donasi yang digalang para influencer. Pemerintah tak hanya dituntut bekerja cepat, tetapi juga menjaga kepercayaan di tengah arus informasi yang riuh.
Bagi warga terdampak, perdebatan soal status dan narasi mungkin tak terlalu penting. Yang mereka tunggu adalah kepastian bantuan dan kecepatan pemulihan. Pada titik inilah ukuran keberhasilan kebijakan diuji.
BACA JUGA:Kayu Sisa Banjir Tak Dibiarkan Mubazir, Pemerintah Putuskan Dipakai Bangun Hunian Korban
Seperti disimpulkan Arifki, yang paling menentukan bukan label kebijakan, melainkan dampaknya bagi masyarakat.
“Asalkan kebijakan yang dibuat memberikan keuntungan terhadap masyarakat,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
