Aceh Ketuk Pintu PBB Usai Banjir, DPR Ingatkan Jangan Jalan Sendiri Tanpa Koordinasi Pusat

JAKARTA, PostingNews.id — Langkah Pemerintah Provinsi Aceh yang mengetuk pintu lembaga internasional di tengah situasi darurat banjir dan longsor rupanya ikut menyedot perhatian Senayan. Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Dave Laksono, angkat bicara. Pesannya singkat tapi jelas, urusan kerja sama luar negeri tetap harus lewat jalur pusat.

Aceh sebelumnya melayangkan surat ke dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNDP dan UNICEF, untuk membantu penanganan bencana. Dave menilai inisiatif itu bisa dimengerti, mengingat kondisi lapangan yang menekan dan kebutuhan warga yang mendesak. Namun, menurut dia, ada garis yang tidak boleh dilewati.

“Setiap upaya kerja sama internasional tetap harus berada dalam kerangka koordinasi pemerintah pusat, agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun kesalahpahaman diplomatik,” ujar Dave, Selasa 16 Desember 2025.

Bagi Dave, langkah Pemprov Aceh menyurati UNDP dan UNICEF bukan sesuatu yang keliru secara niat. Ia menyebut kedua lembaga itu memang dikenal luas memiliki mandat kemanusiaan dan rekam jejak panjang dalam membantu wilayah terdampak bencana di berbagai belahan dunia. Dalam situasi darurat, inisiatif daerah kerap muncul lebih dulu.

BACA JUGA:Gugatan Perdata Gibran Diujung Tanduk, Hakim PN Jakpus Bersiap Putuskan Nasibnya Pekan Depan

Namun ia mengingatkan, urusan diplomasi bukan semata soal cepat atau lambat. Ada tata kelola yang harus dijaga agar bantuan benar-benar sampai tanpa memicu persoalan baru. “Komisi I DPR RI menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional, agar diplomasi dan kerja sama luar negeri berjalan sesuai kepentingan nasional,” kata dia.

Dave melanjutkan, penanganan bencana bukan hanya soal respons awal, tetapi juga kesinambungan. Koordinasi yang rapi, menurutnya, menjadi kunci agar bantuan tidak tumpang tindih dan program pemulihan bisa berjalan berkelanjutan. “Dengan pengawasan dan dukungan kebijakan yang tepat, penanganan bencana dapat berlangsung cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak,” ucapnya.

Ia menegaskan, di balik semua perdebatan prosedur dan kewenangan, ada warga Aceh yang harus segera dibantu. Kepentingan masyarakat terdampak, kata Dave, mesti diletakkan di baris paling depan. Ia berharap setiap langkah, baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun mitra internasional, benar-benar diarahkan untuk memulihkan kehidupan warga agar kembali normal dan aman.

Komisi I DPR, lanjut Dave, mengklaim siap mengawal proses tersebut. “Komisi I DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendukung langkah-langkah tersebut melalui fungsi pengawasan dan diplomasi. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, pusat, dan mitra internasional, kami percaya masyarakat Aceh dapat segera bangkit kembali dan menjalani kehidupan yang lebih layak,” imbuhnya.

BACA JUGA:Angka Inflasi Indonesia Diklaim Jinak tapi Dompet Rakyat Seret, Amin Ak Pasang Alarm Soal Daya Beli

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Aceh memang telah resmi mengirimkan surat kepada UNDP dan UNICEF. Permintaan bantuan itu disampaikan sebagai bagian dari upaya mempercepat penanganan banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah. Pemerintah daerah menilai pengalaman lembaga internasional sangat relevan, terutama mengingat sejarah panjang Aceh menghadapi bencana besar.

“Secara khusus, Pemerintah Aceh resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata Muhammad MTA dalam keterangan tertulisnya pada Minggu 14 Desember 2025.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, dalam beberapa kesempatan juga menyuarakan harapan agar pintu bantuan internasional dibuka selebar-lebarnya. Ia menilai penanganan bencana akan lebih masif jika dukungan dari luar negeri ikut digerakkan, tentu dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku.

Hingga kini, UNDP dan UNICEF telah menerima surat resmi tersebut. Kedua lembaga masih melakukan peninjauan awal untuk menentukan bentuk dukungan yang paling tepat, menyesuaikan mandat masing-masing dan kebutuhan di lapangan. Sambil proses itu berjalan, polemik koordinasi pusat dan daerah pun ikut mengalir, beriringan dengan harapan warga Aceh agar bantuan segera datang tanpa hambatan.