Pertemuan Senyap di Hambalang, Prabowo dan Dasco Bahas Laporan Daerah hingga Soal Hukum
Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kediamannya di Hambalang. Dasco membawa sejumlah surat dan laporan daerah, sementara keduanya juga berdiskusi mengenai perkembangan persoalan hukum nasional.-Foto: IG @sekretariat.kabinet-
JAKARTA, PostingNews.id — Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kediaman pribadinya di Hambalang, Bojong Koneng, Jawa Barat, Sabtu, 22 November 2025. Pertemuan berlangsung di lokasi yang selama ini identik dengan agenda-agenda politik yang jarang benar-benar sederhana, sehingga kehadiran Dasco pun langsung memicu perhatian.
Informasi pertemuan tersebut pertama kali diungkap Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya melalui unggahan di akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet pada hari yang sama. Dari foto yang dibagikan Teddy, terlihat Prabowo dan Dasco berbincang empat mata tanpa kehadiran pejabat lain. Prabowo mengenakan baju safari, sedangkan Dasco tampak memakai kemeja bergaris hitam putih.
Melalui unggahannya, Teddy menuliskan “Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 22 November 2025”.
Ia menjelaskan bahwa Dasco tidak datang dengan tangan kosong. Menurut Teddy, Dasco membawa sejumlah dokumen dari berbagai daerah. Teddy menyampaikan “Dalam pertemuan tersebut, Prof. Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan sejumlah surat serta laporan tertulis dari berbagai daerah”.
BACA JUGA:PSI: Jokowi Begitu Kuat hingga Jadi Sasaran Banyak Musuh Politik
Selain penyampaian laporan daerah, Prabowo dan Dasco juga membahas situasi hukum yang tengah ramai di tingkat nasional.
“Presiden Prabowo kemudian berdiskusi mengenai perkembangan berbagai persoalan hukum yang tengah terjadi di tanah air,” kata Teddy.
Tidak ada penjelasan lebih jauh mengenai isi diskusi tersebut, meskipun pertemuan empat mata di Hambalang hampir selalu mengundang spekulasi.
Yang dirilis ke publik hanya rangkaian pernyataan resmi yang menggambarkan pertemuan itu sebagai obrolan rutin tentang laporan dan dinamika hukum. Selebihnya, sebagaimana biasanya, dibiarkan menjadi bagian dari kebiasaan politik Hambalang yang penuh ruang interpretasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
