Tim Investigasi Makar Mendesak Dibentuk, PDIP Sebut Kerusakan 2025 Lebih Parah dari 1998

JAKARTA, PostingNews.id – Gelombang demonstrasi yang berakhir rusuh pada akhir Agustus 2025 terus meninggalkan pertanyaan besar. Bukan hanya mahasiswa yang mendesak dibentuknya tim investigasi independen untuk menyelidiki dugaan makar, suara dari elite politik pun ikut mempertegas urgensinya. 

Senior PDIP Hendrawan Supratikno mengaku heran dengan skala kerusakan yang menurutnya melampaui tragedi 1998.

“Masyarakat terus bertanya-tanya, kekuatan dan kepentingan politik mana saja yang bermain, siapa sponsor dana pergerakan yang meluas ini, siapa yg memberi komando pergerakan yg mempertontonkan mobilitas terstruktur ini, termasuk yang bermain di dunia digital, dan mengapa semua ini terjadi? Dari skala kerusakan yang ditimbulkan, rangkaian demo akhir Agustus tersebut lebih besar dari 1998,” ujarnya kepada wartawan, Minggu, 7 September 2025.

Hendrawan menegaskan bangsa yang besar adalah bangsa yang berani jujur mengoreksi kesalahan sendiri, bukan yang terjebak dalam kemunafikan permanen. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas harus terus dijaga dalam sistem demokrasi.

BACA JUGA:Tim Pencari Fakta Mendesak Dibentuk, Koalisi Sipil Endus Peran Militer di Balik Kerusuhan Demo

“Pembentukan Tim Independen tersebut, jika bekerja dengan integritas tinggi, akan menjadi vitamin demokrasi dan lampu penerang nurani bangsa,” imbuhnya. Ia juga menyebut peristiwa kali ini harus jadi momentum untuk kembali ke cita-cita proklamasi dan reformasi.

Desakan serupa datang dari mahasiswa. BEM SI bersama kelompok Cipayung Plus yang bertemu Mensesneg Prasetyo Hadi dan Mendiktisaintek Brian Yuliarto di Istana Presiden menegaskan Presiden Prabowo mesti segera membentuk tim investigasi makar.

“Kami menekan dengan keras bahwa untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset yang kemarin sudah kami sampaikan di DPR RI. Namun mungkin untuk hari ini, kami segera secara lantang juga atas nama BEM SI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas untuk menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar,” kata Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap.

Tak berhenti di situ, Ketua BEM UPNVJ Kaleb Otniel Aritonang memastikan bahwa 17+8 tuntutan rakyat juga telah mereka sampaikan di Istana. “17+8 harus bisa diakomodir dan Pak Mendikti dan Pak Mensesneg pun mengiyakan untuk bisa mengakomodir setiap aspirasi yang sedang trending per hari ini 17+8,” ujarnya.

BACA JUGA:Teriakan 17+8 Belum Padam, BEM dan Buruh Bersiap Strategi Panjang

Kaleb juga menegaskan sikap mahasiswa menolak militerisme. “BEM SI kerakyatan, juga menekankan bahwasannya pemerintah eksekutif, yudikatif, dan legislatif menegakkan supremasi sipil dan tolak militerisme sebab seharusnya militer menjadi alat negara dan harus balik ke barak, seperti itu,” katanya.