Tim Pencari Fakta Mendesak Dibentuk, Koalisi Sipil Endus Peran Militer di Balik Kerusuhan Demo

JAKARTA, PostingNews.id – Gelombang kemarahan publik atas kerusuhan demonstrasi belum juga reda. Kini, koalisi masyarakat sipil melayangkan desakan keras kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen.

Tim ini diharapkan bisa menginvestigasi tuntas rangkaian kekerasan yang terjadi akhir Agustus hingga awal September 2025, peristiwa berdarah yang menewaskan sedikitnya 10 orang.

Tak berhenti di situ, Prabowo juga didesak memberi mandat agar TGPF menyelidiki dugaan keterlibatan aparat militer dalam gejolak tersebut. Desakan ini datang dari aliansi yang terdiri dari Imparsial, HRWG, Walhi, Setara Institute, dan sejumlah organisasi lain lewat pernyataan resmi, Minggu, 7 September 2025.

Mereka menuding negara melakukan tindakan represif berlebihan terhadap demonstrasi damai, padahal kebebasan berekspresi dijamin konstitusi.

BACA JUGA:Teriakan 17+8 Belum Padam, BEM dan Buruh Bersiap Strategi Panjang

Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, mengingatkan negara semestinya melindungi kebebasan berekspresi masyarakat. Fakta yang terjadi justru sebaliknya, represi brutal hingga menelan korban jiwa. ”Itu perlu diproses hukum guna memberikan keadilan bagi korban,” katanya kepada wartawan, Minggu, 7 September 2025.

Ardi juga menyoroti mencuatnya kecurigaan publik soal dugaan keterlibatan militer. Berbagai dokumentasi foto, video, hingga laporan media memperkuat dugaan itu. Memang, Markas Besar TNI buru-buru membantah, bahkan Wakil Panglima menegaskan kehadiran personel di lapangan semata untuk pengamanan.

Namun, kehadiran intelijen tempur Bais di tengah massa aksi dianggap Ardi sebagai kekeliruan fatal. ”Kami menilai keterlibatan Bais di lapangan bersama massa aksi adalah tindakan yang salah dan keliru. Demi tegaknya supremasi sipil, kami mendesak agar otoritas sipil, dalam hal ini Presiden, segera menarik militer dari wilayah dan urusan sipil,” ujarnya.

Bagi koalisi, pembentukan TGPF bukan hanya soal penyelidikan. Ada misi strategis, yakni menjaga agar narasi gerakan tidak direduksi. Ardi menekankan, tanpa investigasi independen, ada risiko pemerintah justru memutarbalikkan cerita dengan menuding massa aksi sebagai biang kerusuhan, lalu membungkam suara publik.

BACA JUGA:Prabowo Bicara 14 Jam di Hambalang dengan Pimpinan Media, dari Demo Ricuh sampai Ronda Warga

Karena itu, ia menegaskan, ”TGPF harus membongkar auktor intelektualis tersebut, bukan justru mengkriminalisasi massa aksi. Ini penting untuk memastikan adanya jaminan ketidakberulangan atas peristiwa kekerasan yang terjadi.”

Nada sama datang dari Florida Andriana, perwakilan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah. Ia menyebut lahirnya tuntutan itu bermula dari keresahan warga setelah situasi di Kwitang, Jakarta Pusat, pada 29 Agustus 2025, memanas akibat tewasnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan sehari sebelumnya. 

”Kenapa fokus pemerintah justru completely dismiss the substance,” ujar Florida dalam sebuah Podcast Gercep bersama Kompas, hari ini.

Menurut Florida, pemerintah dan aparat terlalu sibuk mengulang narasi provokasi dan kerusuhan, sementara isi tuntutan substantif dari rakyat justru diabaikan.