Hal-hal yang Perlu Diketahui Isi Pertemuan Mahasiswa dengan Pemerintah di Istana

JAKARTA, PostingNews.id – Sehari setelah bertemu DPR, sejumlah organisasi mahasiswa akhirnya melangkah ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 4 September 2025 malam. Pertemuan itu dihadiri lebih dari 30 perwakilan organisasi kemahasiswaan dari berbagai kampus dan organisasi ekstra.

Yang hadir antara lain Himapolindo, BEM SI Kerakyatan, Fornasossmass, PB HMI, GMNI, GMKI, PMII, SEMMI, KAMMI, hingga Generasi Muda FKPPI. Para mahasiswa diterima oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, didampingi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.

Pertemuan ini digelar sehari setelah DPR juga menemui perwakilan mahasiswa di Kompleks Parlemen pada Rabu, 3 September 2025. Saat itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sempat mengatakan bahwa pemerintah melalui Istana Kepresidenan akan bertemu mahasiswa untuk menyerap aspirasi 17+8 Tuntutan Rakyat.

Dalam forum di Istana, mahasiswa menegaskan bahwa pemerintah wajib mengakomodasi tuntutan yang berkembang.

BACA JUGA:Andi Widjajanto Bandingkan Cara Istana Jokowi dan Prabowo Hadapi Demonstrasi

“17+8 harus bisa diakomodir dan Pak Mendikti serta Pak Mensesneg pun mengiyakan untuk bisa mengakomodir setiap aspirasi yang sedang trending per hari ini, 17+8, seperti itu,” kata Ketua BEM UPN Veteran Jakarta, Kaleb Otniel Aritonang, usai pertemuan.

BEM SI Kerakyatan juga menekankan agar eksekutif, legislatif, dan yudikatif menegakkan supremasi sipil. Mereka menolak keterlibatan militer dalam urusan sipil.

Demo yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 memang dipicu oleh amarah publik atas tunjangan rumah DPR Rp50 juta. Situasi kian memanas setelah tragedi Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas dilindas rantis Brimob pada 28 Agustus.

“Tolak militerisme sebab seharusnya militer menjadi alat negara dan harus balik ke barak,” tegas Kaleb.

Dorongan Bentuk Tim Investigasi

Mahasiswa juga mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim investigasi makar. Desakan ini berawal dari pernyataan Prabowo pada Minggu, 31 Agustus 2025, setelah bertemu ketum partai dan para menteri di Istana, merespons demo ricuh yang memicu pembakaran fasilitas umum seperti halte TransJakarta, stasiun MRT, hingga gerbang tol.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset yang menjadi inisiatif pemerintah dan DPR. Mereka menegaskan bahwa aspirasi 17+8 harus segera diakomodasi.

BACA JUGA:Tuntutan 17+8 Sudah Lewat Batas, Hanya Tiga yang Tuntas, Selebihnya Masih Gantung

Kaleb menambahkan, mereka sudah menyampaikan hal yang sama kepada DPR sehari sebelumnya.