Nadiem Makarim Dipanggil Lagi, Kejagung Masih Belum Puas Ngulik Chromebook Rp9,9 Triliun

Tiga kali dipanggil penyidik Jampidsus, Jurist tak sekalipun muncul. Langkah misteriusnya terungkap lewat catatan imigrasi: pada 13 Mei 2025, ia terbang ke Singapura via Bandara Soekarno-Hatta dan tak pernah kembali.

Kini, ia telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Status ini, menurut Kejagung, menjadi prasyarat administratif sebelum menerbitkan red notice untuk memburu yang bersangkutan di luar negeri.

BACA JUGA:Dasco: DPR Tak Lagi Terima Tunjangan Rumah Sejak 31 Agustus

“Kalau JT (Jurist Tan), setahu saya sudah DPO,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, Rabu (6/8).

Namun absennya Jurist justru membuat sorotan makin tajam ke sosok Nadiem. Sebab Jurist bukan hanya staf teknis biasa, tapi bagian dari lingkaran dalam yang dikenal sebagai “tim core Mas Menteri”.

Lebih lanjut, Fiona Handayani, satu lagi mantan staf khusus Nadiem, ikut terseret dalam pusaran kasus. Meski belum ditetapkan sebagai tersangka, Fiona telah diperiksa selama 10 jam sebagai saksi. Kejagung mengindikasikan bahwa Fiona “sedikit banyak ikut terlibat dalam proses pengadaan itu bersama-sama dengan tersangka JT.”

Pengacaranya, Indra Haposan Sihombing, membantah tuduhan tersebut. Ia menyebut Fiona hanya dimintai keterangan soal komunikasi internal, dan bahkan membongkar eksistensi grup WhatsApp bertajuk “Mas Menteri Core Team”. Grup ini menjadi kanal komunikasi yang disebut dibentuk sejak 2019, bukan untuk proyek Chromebook, melainkan koordinasi kerja setelah Nadiem masuk kabinet.

BACA JUGA:KPK Bongkar 15 Mobil Sitaan Milik Anggota DPR Satori, Hasil Korupsi CSR BI-OJK yang Dialihkan Buat Showroom

Namun publik bisa membaca antara baris proyek raksasa senilai Rp9,9 triliun itu tidak hanya menyisakan persoalan teknis, tapi juga menyeret elite internal Kemendikbudristek era Nadiem ke lingkar penyidikan. Kini, Kejagung masih menggali lebih dalam, hingga memanggil kembali sang eks menteri untuk menjawab langsung di hadapan hukum.