Isu Darurat Militer Menggema, Begini Penjelasan Wakil Panglima TNI

Meski Tandyo telah memberikan klarifikasi lugas, isu darurat militer tetap membayang karena tekanan publik terhadap pemerintah belum mereda. Ketika enam orang telah tewas dan institusi sipil belum sepenuhnya bisa mengendalikan situasi, kekhawatiran bahwa TNI akan diberi ruang lebih besar bukanlah tanpa dasar.

Namun untuk saat ini, TNI bersikukuh berada di jalur konstitusi. Tapi, apakah batas itu akan tetap dijaga jika demonstrasi makin meluas? 

Peringatan dari Kementerian Pertahanan

Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Donny Ermawan menyuarakan peringatan keras dari bilik kekuasaan. Melihat ledakan anarki dalam beberapa hari terakhir, Donny tak lagi menahan keprihatinan. Ia menegaskan, tindakan-tindakan brutal yang merusak fasilitas umum, mengancam individu, dan memasuki rumah pribadi sudah melewati batas yang bisa ditoleransi negara.

“Jangan terus kemudian penyampaian tersebut ditunggangi sehingga menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan yang anarkis yang sampai dengan merusak fasilitas umum, memasuki rumah pribadi dan mengancam orang per orang,” ujar Donny.

Meski pemerintah membuka ruang untuk aspirasi, Donny menegaskan garis merahnya adalah konstitusional, damai, dan murni. Siapa pun yang melangkah melewatinya, harus siap berhadapan dengan aparat negara. Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk bertindak, tegas dan terukur.

“Mari kita jaga keamanan negara kita semua bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kondusivitas keadaan negara ini,” ucap Donny, mencoba menarik kembali semangat kolektif yang mulai tercerai.

Namun, pidato Donny bukan hanya sekadar penegasan teknis. Ia mengajak rakyat untuk mewaspadai “penunggang kekacauan”, aktor-aktor tersembunyi yang menunggangi kekacauan untuk agenda tersembunyi.

DPR Kompak Sebut Tak Ada Darurat Militer, Tapi Duka Nyata Telah Jatuh

Dari gedung DPR, suara duka dan klarifikasi datang dari Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto. Ia menyatakan, tidak ada kebijakan menuju darurat militer seperti yang dikhawatirkan banyak pihak. Namun ia tak menutup mata terhadap kenyataan pahit yang sudah terjadi di lapangan.

“Kami seluruh anggota Komisi I DPR dan mitra kerja, kami menyampaikan rasa duka cita yang mendalam terhadap wafatnya anggota masyarakat dalam situasi ini,” kata Utut.

Menurut Utut, saat ini bangsa sedang berdiri di tikungan krusial. Ia mengutip semangat Prabowo yang menginginkan semua pihak dirangkul, bukan dijatuhkan. Dipersatukan, bukan disudutkan. Narasi yang ingin ditunjukkan bukan tentang siapa yang salah, tetapi bagaimana bangsa ini bisa kembali berdiri tegak setelah luka-luka terbaru.

“Nafasnya seperti disampaikan adalah merangkul semua titik dan elemen bangsa. Bapak Presiden menginginkan kita ke depan maju, tidak saling menyalahkan,” ujar Utut.

Apa yang disampaikan oleh Donny dan Utut bisa dibaca sebagai upaya menurunkan eskalasi tanpa kehilangan wibawa. Pemerintah bicara tegas, tapi mencoba menghindari jerat otoritarianisme. DPR bicara empati, tapi tetap menyiratkan dukungan penuh terhadap langkah pengamanan.

Namun, dalam jeda genting ini, publik berada di persimpangan apakah percaya pada narasi merangkul atau justru bersiap menghadapi situasi yang lebih represif?