Di Balik Pertemuan Megawati-Dasco Sebelum Hasto Dapat Amnesti: 'Ada Tukar Tambah Politik'?

Tak hanya Dasco yang menampik anggapan adanya barter politik, Prasetyo Hadi pun mengeluarkan pernyataan serupa. Menurutnya, keputusan Prabowo memberikan amnesti bagi Hasto bukanlah bagian dari kesepakatan politik tersembunyi, melainkan langkah kenegaraan untuk meredam kegaduhan dan menjaga kohesi nasional.

“Semangatnya jelas, demi persatuan dan kesatuan. Bukan berarti praktik korupsi akan dibiarkan. Tapi kasus Hasto dan Tom Lembong ini konteksnya lebih politis. Jadi Presiden memakai haknya secara konstitusional,” ujar Prasetyo kepada awak media.

Bantahan juga datang dari internal PDI-P. Politikus senior Said Abdullah menyebut bahwa pertemuan Megawati dan Dasco tidak bisa disimplifikasi sebagai transaksi politik. “Jangan digoreng-goreng. Itu murni silaturahmi. Kehadiran Pak Dasco itu proses panjang, tidak tiba-tiba muncul terus terjadi sesuatu,” ungkapnya.

Yasonna Laoly pun menyuarakan hal senada. Ia bahkan mengaku terkejut ketika mendengar kabar amnesti untuk Hasto. “Kami benar-benar tidak menyangka. Tidak pernah ada pembicaraan sebelumnya, apalagi skenario politik. Itu inisiatif penuh dari Presiden dan tim hukumnya,” ucap mantan Menkumham itu.

BACA JUGA:Sribu Tunjukkan Wajah Baru Kemerdekaan: 200+ Desain Logo Dipilih Lewat Voting Publik

Namun, bagi para pengamat politik, sikap saling membantah ini tetap menyisakan ruang tafsir. Dalam politik, istilah “tidak ada makan siang gratis” seringkali menjadi kaca pembesar untuk membaca ulang manuver-manuver elite.

Kunto Adi Wibowo, pengajar komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, menyebut bahwa amnesti ini bisa jadi bagian dari “investasi politik” jangka panjang Prabowo kepada PDIP.

“Kalau pun tidak ada kesepakatan eksplisit saat itu, tetap saja ini bisa dilihat sebagai bentuk goodwill dari Presiden ke PDIP. Dan investasi semacam itu biasanya akan diuangkan ketika pemerintah butuh dukungan di parlemen,” kata Kunto.

Maka meski di permukaan semua pihak menolak tudingan “politik dagang sapi”, di belakang layar tak ada yang bisa benar-benar memastikan bahwa tak ada kalkulasi elektoral atau legislatif yang sedang dirancang. Dan jika pun tidak sekarang, sejarah menunjukkan selalu ada waktu dan momentum untuk mencairkan utang politik.