JakTirta Resmi Jalan, Pemprov DKI Gelontorkan Rp2,62 Triliun untuk Jinakkan Banjir dan Rob

JAKARTA, PostingNews.id — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya membuka lembar baru penanganan banjir dan rob. Bukan tambal sulam, bukan kerja dadakan saat air sudah naik. Lewat proyek bernama JakTirta Project 2025–2027, Pemprov DKI menggelontorkan anggaran Rp2,62 triliun untuk mengendalikan banjir dengan skema yang lebih rapi dan berjangka menengah.

Proyek Pengendalian Banjir dan Rob Jakarta itu diresmikan langsung oleh Pramono Anung pada Rabu 24 Desember 2025 di Balai Agung Balai Kota Jakarta. Di hadapan jajaran birokrasi dan mitra pelaksana, Pramono menandai dimulainya proyek yang disebut-sebut sebagai salah satu tulang punggung pengendalian banjir ibu kota dalam tiga tahun ke depan.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, menjelaskan JakTirta bukan proyek dadakan. Program ini masuk dalam Quick Wins Program 100 Hari Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno, sekaligus telah ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024.

Menurut Ika, kerangka besar JakTirta dibangun dengan pembagian empat klaster utama. Pertama pembangunan sistem polder. Kedua penataan kali dan sungai. Ketiga pembangunan embung atau waduk. Keempat pembangunan dan penguatan tanggul pengaman pantai. Semua klaster itu dirancang saling terhubung, bukan berdiri sendiri.

BACA JUGA:Australia Kekurangan Guru Bahasa Indonesia, Pemerintah Siapkan Jalur Sertifikasi dan Bahasa

Dari sisi pekerjaan fisik, sejumlah paket sudah lebih dulu melewati proses tender. Pemerintah akan membangun sembilan paket sistem polder di 13 lokasi dengan tambahan 63 unit pompa baru. Selain itu ada dua paket pembangunan embung di tiga lokasi berbeda. Di wilayah pesisir, dua paket tanggul pengaman pantai sepanjang dua kilometer juga masuk daftar kerja. Tak hanya itu, revitalisasi sungai sepanjang dua kilometer turut menjadi bagian dari proyek.

“Dengan nilai total anggaran sebesar Rp2,62 Triliun Rupiah,” ujar Ika dalam keterangan yang dikutip Rabu, 24 Desember 2025.

Wilayah sasaran JakTirta bukan dipilih sembarangan. Proyek ini diarahkan ke kawasan yang secara historis mengalami genangan berulang berdasarkan data periode 2020 hingga 2024. Artinya, hampir seluruh Jakarta disentuh. Mulai dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Utara, semuanya masuk peta pekerjaan.

Untuk merealisasikan proyek sebesar ini, Pemprov DKI menggandeng sejumlah BUMN dan perusahaan konstruksi swasta. Di antaranya PT Adhi Karya, PT Brantas Abipraya, PT Nindya Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Jaya Konstruksi, PT Modern Widya Technical, serta PT Suburo Jayana Indah Corp. Keterlibatan banyak pihak ini diharapkan membuat pekerjaan berjalan simultan dan tidak tersendat.

BACA JUGA:TPA Cipeucang Ditutup, Menteri LH Ingatkan Ancaman Pidana untuk Wali Kota Tangsel

Dalam arahannya, Pramono menekankan bahwa pengendalian banjir Jakarta tak bisa lagi mengandalkan pendekatan jangka pendek. Normalisasi sungai seperti Ciliwung dan Kali Krukut, menurutnya, harus ditempatkan dalam kerangka menengah. Begitu pula dengan penguatan tanggul, pembangunan polder, dan embung yang mesti dipersiapkan sejak sekarang, bukan saat darurat.

“Yang saya senang adalah, planning kita, rencana kita untuk mengatasi banjir ini tidak bersifat sporadis. Tidak bersifat hanya jangka pendek. Tetapi lebih ke jangka menengah,” kata Pramono.

Politikus PDIP itu juga mengingatkan jajarannya agar proyek ini dikerjakan secara terpadu, bertahap, dan berkelanjutan. Ia memberi catatan tegas agar tidak ada pekerjaan yang justru melenceng dari tujuan utama pengendalian banjir. Salah satu yang disorot adalah soal pembebasan lahan.

“Saya juga berpesan Saudara-saudara sekalian, jangan kemudian mengerjakan sesuatu yang tidak perlu dikerjakan. Apa itu? Membebaskan lahan, seakan-akan dibuat embung, tetapi tidak dibutuhkan untuk penanganan banjir secara keseluruhan,” tegas Pramono.