Revolusi Pendidikan: Skripsi Ditinggalkan demi Fleksibilitas Kurikulum

JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Pada tanggal 18 Agustus 2023, terjadi pergeseran mendasar dalam sistem pendidikan Indonesia dengan diluncurkannya kebijakan yang menghapus persyaratan skripsi sebagai syarat kelulusan di perguruan tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023, yang dikenal sebagai Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, menjadi tonggak baru dalam dunia akademik.

Kebijakan kontroversial ini menciptakan gelombang baru dalam pendidikan tinggi.

Persyaratan tradisional untuk menyusun skripsi bagi mahasiswa program Sarjana (S1) dan Diploma (D4) ditiadakan dengan alasan untuk memberi ruang bagi pengembangan keterampilan praktis yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri.

BACA JUGA:Pecahkan Rekor! The Ocean Cleanup Berhasil Kumpulkan 11 Kilo Sampah Plastik dari Laut Pasifik

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, menyatakan alasan di balik langkah drastis ini.

"Kami ingin memberikan siswa kesempatan untuk mendalami keterampilan yang relevan dengan dunia kerja modern," katanya dalam sebuah pernyataan resmi.

Meskipun kontroversial, keputusan ini membawa konsep baru dalam sistem pendidikan.

Gagasan konvensional tentang skripsi, tesis, dan disertasi digantikan oleh pendekatan yang lebih beragam, seperti proyek nyata, prototipe, atau format lain yang disetujui oleh lembaga pendidikan masing-masing.

BACA JUGA:Aktris Maudy Ayunda dan Aktor Kim Bum Bersatu dalam Film 'Tanah Air

Lebih dari itu, penghapusan persyaratan skripsi juga mendorong pengembangan tugas kelompok, dengan harapan memupuk keterampilan kolaboratif dan pemecahan masalah yang sesuai dengan tantangan dunia profesional saat ini.

Meskipun menuai pro dan kontra, langkah ini mencerminkan semangat adaptasi dan inovasi dalam dunia pendidikan.

Perubahan ini, tanpa keraguan, akan mengubah paradigma pendidikan dan memberi siswa kesempatan baru untuk berkembang secara komprehensif.

Sumber: