Pemprov DKI Pangkas Anggaran Transjakarta, PSI: 'Katanya Mau Serius Tangani Kemacetan?'

Pemprov DKI Pangkas Anggaran Transjakarta, PSI: 'Katanya Mau Serius Tangani Kemacetan?'

Akan hadir 100 bus Transjakarta listrik hingga akhir tahun -IG Transjakarta-

JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eneng Maliyanasari heran dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang ingin mengurangi subsidi Public Service Obligation (PSO) bagi PT Transjakarta.
 
Eneng mempertanyakan keputusan Pemprov yang berencana memotong anggaran PSO untuk operasional Transjakarta dari Rp 3,9 Triliun menjadi Rp 2,9 Triliun dalam anggaran tahun 2024.
 
Menurut Eneng, langkah semacam itu seharusnya tidak dilakukan, apalagi Pemprov telah berkomitmen mendukung transportasi publik.
 
"Katanya serius mau menangani kemacetan dan polusi udara?" tanya Eneng, Senin (28/8) kemarin.
 
 
Pemprov DKI justru memangkas subsidi PSO Transjakarta, padahal, kata dia, seharusnya Pemprov mendukung transportasi publik terutama untuk mengatasi kemacetan dan polusi udara di Jakarta.
 
Eneng menilai langkah pengurangan subsidi PSO Transjakarta bisa berdampak negatif terhadap pelayanan bus Transjakarta dan JakLinko/Mikrotrans yang dikelola oleh Transjakarta.
 
Ia percaya bahwa layanan transportasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
 
Eneng juga lagi-lagi heran dengan rencana tersebut, mengingat masyarakat sering diimbau untuk beralih ke transportasi publik.
 
 
"Pemprov DKI gagal paham dalam kebijakannya," tegas Eneng.
 
Menurut dia, langkah itu seakan bertolak belakang dengan upaya Pemprov untuk mengurangi polusi udara.
 
Salah satu solusi jangka panjang menurut Eneng untuk mengatasi kemacetan dan polusi udara adalah dengan beralih ke transportasi publik berbasis listrik.
 
Ia berpendapat bahwa Pemprov seharusnya mendukung inisiatif itu dengan meningkatkan kualitas dan jumlah transportasi publik yang menggunakan energi listrik.
 
 
Ia juga berpendapat bahwa anggaran seharusnya lebih difokuskan pada pengembangan transportasi publik berkualitas daripada membeli mobil listrik untuk ASN (Aparatur Sipil Negara).
 
"Mending dorong Transjakarta bisa mengoperasionalkan bus listrik sebanyak mungkin," kata Eneng.

Temukan konten Postingnews.Id menarik lainnya di Google News

Sumber: