Dikritik PDIP, Guru Besar UI Malah Sebut Resolusi Prabowo Soal Konflik Rusia dan Ukraina Sudah Tepat

Dikritik PDIP, Guru Besar UI Malah Sebut Resolusi Prabowo Soal Konflik Rusia dan Ukraina Sudah Tepat

--Youtube/#IISSorg

JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Proposal perdamaian antara Rusia dan Ukraina yang diajukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Shangri-La Dialogue 2023 pada Sabtu (3/6) telah menarik perhatian dunia.
 
Meskipun banyak tokoh dalam negeri yang mengkritik usulan tersebut, banyak juga yang memberikan dukungan.
 
Menanggapi hal itu, Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI, menyatakan bahwa usulan tersebut sudah tepat.
 
“Usulan lainnya seperti misalnya Indonesia siap untuk menjadi pihak yang melakukan observasi gencatan senjata, itu tepat," kata dia.
 
Menurutnya, jika kedua negara sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan membuka dialog, observasi atau pengawasan gencatan senjata perlu dilakukan.
 
 
Ia juga menegaskan bahwa Indonesia siap melaksanakan tugas tersebut karena sejalan dengan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana yang disampaikan oleh Prabowo.
 
"Nah, Indonesia sepanjang itu dimandatkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sebagaimana yang disampaikan Pak Prabowo, siap untuk melakukan hal tersebut,” sambungnya.
 
Di kancah internasional, Menteri Pertahanan Belanda, Kajsa Ollongren, juga memberikan pujian terhadap usulan Prabowo dan berharap agar usulan tersebut segera diapresiasi dan memberikan hasil yang positif.
 
“Upaya dan komitmen pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik di Ukraina patut diapresiasi. Semoga upaya ini segera membuahkan hasil”, ujar Ollongren.
 
Namun, kritik terhadap usulan Prabowo juga datang, salah satunya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
 
 
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengingatkan bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, dan oleh karena itu, tidak boleh ada pejabat pemerintahan yang melanggar prinsip tersebut.
 
Menurut Hasto, pemimpin Indonesia tidak boleh membuat kebijakan luar negeri dan pertahanan yang melupakan prinsip bebas aktif, kepemimpinan Indonesia di Konferensi Asia-Afrika, dan Gerakan Non-Blok.
 
Prabowo juga diminta untuk menghormati resolusi-resolusi PBB.
 
Hasto juga menyebut bahwa calon presiden yang mereka usung, yaitu Ganjar Pranowo, merupakan pemimpin yang paling tepat untuk menggantikan jejak Presiden Joko Widodo.
 
“Justru disitulah peran Indonesia, sehingga Pak Ganjar ini betul-betul merupakan pemimpin yang dipersiapkan untuk melanjutkan kepemimpinan dari Pak Jokowi,” ungkapnya.
 
 
Hasto bahkan menyatakan bahwa jika proposal tersebut diajukan oleh Ganjar Pranowo, pasti tidak akan ditolak.
 
“Dan kalau Pak Ganjar, kalau Pak Ganjar bersikap, tidak akan terjadi kekeliruan ada penolakan proposal itu tidak ada. Karena ini tradisi bangsa,” kata Hasto.
 
Ia mengutip peran Indonesia dalam menyuarakan kemerdekaan sejak tahun 1955, yang juga diikuti oleh Jokowi dan Ganjar Pranowo.
 
Hasto menyebut bahwa Ganjar Pranowo akan memberikan semangat dalam politik luar negeri bebas aktif yang berakar dari sumber-sumber sejarah.

Temukan konten Postingnews.Id menarik lainnya di Google News

Sumber: