PKS dan Demokrat Minta Pembangunan IKN Ditunda Langsung di Hadapan Sri Mulyani
Rabu 24-05-2023,19:40 WIB
Editor:
Deden Rinaldi
|
Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay--
Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan permintaan penundaan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Rapat Paripurna DPR Ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023. Rapat tersebut membahas pandangan fraksi terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir mewakili pemerintah dalam rapat tersebut.
Fraksi Partai Demokrat, melalui perwakilan Rizki Natakusumah, menyampaikan pandangannya. Salah satu poin yang disampaikan adalah permintaan penundaan pemindahan IKN. Menurutnya, anggaran pembangunan IKN bukanlah prioritas yang harus segera dilakukan.
"Anggaran yang sifatnya non prioritas seperti IKN nusantara bisa ditunda," ujar Rizki, Selasa (23/5).
Fraksi tersebut berpendapat bahwa anggaran belanja negara sebaiknya difokuskan pada stabilitas harga, kebutuhan pokok, dan energi yang dibutuhkan oleh masyarakat di kampung dan desa.
Setelah menyampaikan pandangan Fraksi Demokrat, Rizki juga menyuarakan dukungan kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Presiden.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga memiliki pandangan yang sama dengan Partai Demokrat. Perwakilan dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, meminta pemerintah untuk menunda pemindahan IKN.
Menurutnya, anggaran yang dialokasikan untuk IKN sebaiknya difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, infrastruktur pertanian, dan belanja yang berkeadilan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota negara bukanlah gagasan dirinya, melainkan sudah menjadi pemikiran Presiden pertama RI, Soekarno, sejak dekade 1960-an.
Pemerintah terus melakukan kajian untuk menentukan lokasi terbaik pemindahan ibu kota negara, dan akhirnya memutuskan Kota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai ibu kota baru.
"(Tapi) ini sudah sejak Bung Karno. Tahun 1960, Bung Karno sudah akan memindahkan Ibu Kota (dari) Jakarta ke Kalimantan, yaitu di Palangkaraya," kata Jokowi melanjutkan.
Pemindahan ibu kota bukan hanya sekadar memindahkan bangunan gedung pemerintahan, tetapi juga untuk membangun sistem budaya kerja baru. Jokowi menyatakan bahwa ibu kota baru ini akan menjadi ibu kota yang memiliki sistem dan pola pikir yang berbeda dengan negara lain.
Meskipun pemindahan tersebut merupakan tugas yang tidak mudah dan membutuhkan waktu 15-20 tahun, Jokowi menegaskan bahwa perubahan ini harus dimulai dan Jakarta tetap akan diperbaiki menjadi pusat bisnis, pariwisata, dan ekonomi, sementara IKN menjadi pusat pemerintahan.
"Tapi, kita harus berani memulainya. Jakarta sendiri sudah sangat padat. Sangat macet," kata Jokowi.
Temukan konten Postingnews.Id menarik lainnya di Google News
Sumber:
