Blak-blakan di Sidang, Ahok Ungkap BUMN Seperti Titipan Politik

JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta membuka kembali persoalan lama di tubuh badan usaha milik negara. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Basuki Tjahaja Purnama, mengungkap bagaimana BUMN menurutnya tidak steril dari kepentingan politik.

Dalam kesaksiannya, Ahok menyinggung kuatnya nuansa politik dalam pengelolaan BUMN. Ia menyebut jabatan di perusahaan negara tidak bisa dilepaskan dari relasi kekuasaan.

“Kalau mau ngomong jujur Pak ya, BUMN ini seperti titipan politik,” kata Ahok.

Ia bahkan menyatakan bahwa dirinya tidak akan berada di posisi komisaris utama jika tidak memiliki hubungan dengan Presiden.

Pernyataan itu membuat suasana sidang sejenak tegang. Hakim sempat memotong pernyataan Ahok karena dianggap keluar dari konteks pertanyaan. Namun, Ahok menegaskan bahwa realitas tersebut ia alami langsung selama menjabat.

BACA JUGA:Ahok Bongkar Cara Kerja BUMN, Direksi Bisa Dicopot Tanpa Mekanisme

Menurutnya, struktur seperti ini membuat upaya pembenahan menjadi sangat sulit. Kebijakan strategis tidak sepenuhnya ditentukan oleh pertimbangan bisnis, melainkan oleh kepentingan di luar perusahaan.

Direksi Tak Leluasa, Komisaris Tak Berdaya

Ahok menilai sistem seperti itu membuat direksi dan komisaris sama-sama berada dalam posisi lemah. Direksi bekerja di bawah tekanan, sementara komisaris tidak memiliki kewenangan nyata untuk mengawasi.

Ia mengaku berulang kali menyampaikan persoalan tersebut kepada Presiden. Namun tidak ada perubahan berarti hingga akhirnya ia memutuskan mundur.

“Satu tahun, dua tahun tidak ada reaksi. Makanya tahun ketiga saya sudah putuskan,” ujarnya.

Keputusan mundur itu diambil setelah ia menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2024. Dalam dokumen tersebut, ia mengklaim telah menyusun sistem pengadaan baru yang berpotensi menghemat anggaran hingga 46 persen.

BACA JUGA:Soal Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak, Ahok Tegas Minta Jokowi Ikut Diperiksa

Namun, setelah RKAP disahkan, ia memilih pergi.

“Nah saya keluar karena alasan politik, beda pandangan dengan Presiden,” kata Ahok.

Potret BUMN di Balik Sidang

Kesaksian Ahok di pengadilan bukan sekadar soal perkara korupsi minyak mentah. Lebih dari itu, ia membuka gambaran tentang cara kerja BUMN dari dalam.

Tentang bagaimana keputusan strategis bisa diambil tanpa proses transparan. Tentang bagaimana direksi bisa dicopot tanpa mekanisme jelas. Dan tentang bagaimana posisi komisaris kerap tidak lebih dari formalitas.

Dalam sidang itu pula Ahok menyampaikan pandangannya bahwa sistem seperti ini membuat perbaikan sulit dilakukan, bahkan oleh orang yang berniat baik sekalipun.

BACA JUGA:Niat Ingin Menasihati, Guru SD di Tangsel Justru Dilaporkan Orang Tua ke Polisi

“Saya bukan kejar jabatan. Saya mau perbaiki Pertamina. Kalau tidak bisa, saya mundur,” ujarnya.

Kesaksian tersebut kini menjadi bagian dari rangkaian fakta yang diungkap dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, yang menyeret sejumlah petinggi perusahaan migas dan disebut merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.