Soal Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak, Ahok Tegas Minta Jokowi Ikut Diperiksa

JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, hadir sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Selasa 27 Januari 2026.

Di hadapan majelis hakim, Ahok membeberkan pengalamannya selama menjabat sebagai pengawas perusahaan pelat merah itu. Ia mengungkap kondisi internal Pertamina yang menurutnya tidak sehat, penuh tekanan, dan jauh dari tata kelola ideal.

Ia juga menjelaskan alasan dirinya mundur dari jabatan komisaris utama, hingga permintaannya agar aparat penegak hukum turut memeriksa pejabat negara terkait perkara tersebut.

Permintaan Memeriksa Presiden dan Pejabat BUMN

Jaksa lebih dulu menyinggung keterangan Ahok dalam berita acara pemeriksaan yang menyebut dua nama mantan petinggi anak usaha Pertamina, yakni Djoko Priyono dan Mas’ud Khamid.

Djoko pernah menjabat Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional pada 2021 hingga 2022. Sementara Mas’ud Khamid menjabat Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga pada 2020 hingga 2021.

BACA JUGA:Niat Ingin Menasihati, Guru SD di Tangsel Justru Dilaporkan Orang Tua ke Polisi

Jaksa mempertanyakan apakah ada persoalan tertentu yang melatarbelakangi pencopotan keduanya.

Menjawab pertanyaan itu, Ahok menyebut keduanya justru merupakan figur yang kompeten. Menurutnya, Djoko adalah sosok yang memahami betul persoalan kilang dan berupaya melakukan pembenahan.

Ahok bahkan menyebut Djoko sebagai orang lapangan yang memahami seluk-beluk kilang. Selama menjabat, Djoko kerap menyampaikan berbagai kelemahan sistem produksi yang perlu segera diperbaiki.

Ia mengaku terpukul saat mengetahui Djoko dicopot dari jabatannya. Ia bahkan sempat menelpon langsung yang bersangkutan.

“Saya telepon dia. Dia bilang gini, ‘Pak, sudahlah Pak, saya di Yogya saja, kerja last saja.’ Saya pikir BUMN ini keterlaluan gitu lo, mencopot orang yang bukan meritokrasi. Kenapa orang yang mau melakukan yang saya lakukan dicopot,” ujar Ahok.

BACA JUGA:Pilu! Pedagang Es Gabus Kemayoran Sebut Belum Terima Permintaan Maaf dari Aparat, Kini Trauma Berjualan

Menurutnya, pencopotan itu menunjukkan adanya masalah serius dalam pengambilan keputusan di tubuh BUMN. Karena itu, ia merasa perlu melaporkan persoalan tersebut ke aparat penegak hukum.