Soal Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak, Ahok Tegas Minta Jokowi Ikut Diperiksa

“Ini orang terbaik Pak Djoko itu, makanya saya tulis dicopot. Makanya saya selalu bilang sama Pak Jaksa, kenapa saya mau laporin ke Jaksa. Periksa tuh sekalian BUMN, periksa tuh Presiden bila perlu, kenapa orang terbaik dicopot,” katanya.

Kondisi Pertamina yang Berdarah-darah

Ahok juga menggambarkan kondisi keuangan Pertamina yang menurutnya berada dalam situasi sulit saat ia menjabat. Meski menguasai pasar migas nasional, arus kas perusahaan tidak sehat.

Ia menjelaskan, salah satu penyebabnya adalah kebijakan pemerintah yang menahan harga bahan bakar bersubsidi agar tidak naik. Akibatnya, perusahaan harus menanggung beban besar.

Untuk menutup kebutuhan operasional, Pertamina terpaksa mencari pinjaman jangka pendek. Langkah itu, menurut Ahok, dilakukan demi menjaga kelangsungan perusahaan.

BACA JUGA:Geram! Pakai Uang Negara hingga Rp1,2 Miliar untuk Judol, Camat Medan Maimun Dicopot

“Di situlah kami terpaksa minjam uang dengan pendek, Direksi pinjam, kami setuju,” ucapnya.

Ahok mengaku telah menyampaikan persoalan itu kepada Presiden. Ia mengusulkan perubahan sistem subsidi agar lebih tepat sasaran, yakni melalui mekanisme berbasis individu dengan dukungan digital lewat aplikasi MyPertamina. Namun, usulan tersebut tidak mendapatkan persetujuan.

Menurut perhitungannya, jika subsidi diubah dari bentuk barang menjadi sistem digital, Pertamina bisa meraih keuntungan hingga 6 miliar dolar AS per tahun.

“Lalu apa yang terjadi. Tidak disetujui. Nah, itu yang saya sampaikan, Pak. Padahal, kalau saya bilang, saya bisa untung 6 miliar dollar AS kami, kalau subsidi tidak dalam bentuk barang tapi dengan sistem voucer digital,” ujar Ahok.

Permintaan Menjadi Direktur Utama

Dalam persidangan terungkap pula bahwa Ahok sempat meminta langsung kepada Presiden Joko Widodo agar diberi jabatan direktur utama Pertamina.

BACA JUGA:Penasaran Menu MBG saat Ramadhan? Ini yang akan Dibagikan Pemerintah

Ia menilai posisi komisaris utama tidak cukup kuat untuk melakukan pembenahan menyeluruh.

Menurutnya, dalam dua tahun terakhir masa jabatannya, keputusan pengangkatan direksi tidak lagi melibatkan dewan komisaris. Semua ditentukan langsung oleh Menteri BUMN.