Ahok Bongkar Cara Kerja BUMN, Direksi Bisa Dicopot Tanpa Mekanisme

JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Kesaksian Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta membuka sisi lain tata kelola badan usaha milik negara. Di hadapan majelis hakim, mantan Komisaris Utama Pertamina itu membeberkan bagaimana keputusan penting di perusahaan pelat merah kerap berjalan tanpa mekanisme yang jelas.

Dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak, Ahok mengungkap bahwa peran dewan komisaris sering kali tidak lagi menentukan. Bahkan, menurutnya, pergantian direksi bisa dilakukan tanpa sepengetahuan komisaris utama.

Pernyataan itu disampaikan saat ia menjelaskan pengalamannya selama menjabat sebagai pengawas di Pertamina. Ia menyebut, dalam dua tahun terakhir masa tugasnya, banyak keputusan strategis yang tidak lagi melalui dewan komisaris.

“Keputusan mengangkat direksi atau bukan itu tidak melalui Dekom sama sekali, langsung di-bypass oleh Menteri BUMN,” kata Ahok di persidangan Selasa, 27 Januari 2026.

Direksi Dicopot Tanpa Diketahui Komisaris

Ahok menceritakan satu peristiwa yang membuatnya terkejut. Ia mengetahui adanya pergantian direksi justru saat rapat berlangsung. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya, tidak ada pembahasan, dan tidak ada ruang untuk memberikan pertimbangan.

BACA JUGA:Soal Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak, Ahok Tegas Minta Jokowi Ikut Diperiksa

Ia mengaku sempat marah dalam rapat tersebut. Namun, seorang pejabat perusahaan mengingatkan bahwa kewenangan sepenuhnya berada di tangan Menteri BUMN.

Situasi itu membuatnya sadar bahwa peran komisaris, termasuk komisaris utama, sangat terbatas dalam praktik.

Kondisi ini, menurut Ahok, memperlihatkan bahwa mekanisme meritokrasi tidak benar-benar berjalan. Ia menyinggung pencopotan Djoko Priyono, mantan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional, yang justru dinilainya sebagai sosok kompeten.

Ahok menyebut Djoko sebagai orang lapangan yang memahami persoalan kilang. Selama menjabat, Djoko kerap melaporkan berbagai kelemahan sistem produksi dan berusaha melakukan perbaikan.

Namun, justru sosok seperti itu yang dicopot.

 

“Saya telepon dia. Dia bilang gini, ‘Pak, sudahlah Pak, saya di Yogya saja, kerja last saja.’ Saya pikir BUMN ini keterlaluan gitu lo, mencopot orang yang bukan meritokrasi,” ujar Ahok di persidangan.