Pemerintah Pastikan Tidak Ada Duit Negara Buat Iuran BoP

JAKARTA, PostingNews.id — Polemik iuran jumbo untuk Dewan Perdamaian atau Board of Peace akhirnya dijawab pemerintah. Di tengah tekanan global terkait konflik Gaza, Indonesia memilih tidak ikut urunan dana meski angka yang diminta mencapai USD 1 miliar (Rp16,9 triliun).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan sejak awal tidak ada komitmen pembayaran dari Indonesia. Ia menyebut arahan Presiden sudah jelas, kontribusi Indonesia bukan dalam bentuk uang.

“Presiden selalu bilang tidak, kita belum ada komitmen bayar. Dari pertama dia berkomitmen kirim pasukan, kita berkomitmen kirim pasukan, tapi tidak ada komitmen bayar,” ujar Purbaya di Jakarta Pusat, Selasa, 21 April 2026.

Ia juga mengaku tidak pernah mendapat perintah untuk menyiapkan anggaran iuran tersebut. Bahkan, pemerintah secara terbuka menolak jika dana negara digunakan dalam skema yang beririsan dengan kepentingan Israel.

BACA JUGA:Respons Santai Joko Widodo Soal Pernyataan Jusuf Kalla: Saya Bukan Siapa-siapa, Saya Cuma Orang Kampung

Sikap ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya juga membantah adanya komitmen finansial Indonesia dalam Dewan Perdamaian yang disebut diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Kami tidak pernah mengatakan bahwa kami mau ikut iuran USD 1 miliar,” kata Prabowo dalam wawancara di Hambalang yang dirilis pada Ahad, 22 Maret 2026.

Menurut Prabowo, keterlibatan Indonesia hanya sebatas kesiapan mengirim pasukan perdamaian melalui skema Pasukan Stabilisasi Internasional, bukan ikut menanggung biaya.

Ia juga menyinggung ketidakhadiran Indonesia dalam forum donor di Washington D.C. pada 19 Februari 2026 sebagai bukti bahwa pemerintah tidak terlibat dalam komitmen pendanaan sejak awal.

BACA JUGA:Prabowo Panggil Luhut, Sinyal Ekonomi Lagi tak Aman

Dengan posisi ini, Indonesia terlihat ingin tetap aktif di panggung perdamaian global tanpa harus membuka keran anggaran. Di satu sisi tampil sebagai penengah, di sisi lain menolak ikut membayar.

Pertanyaannya, ini strategi realistis menjaga kepentingan nasional, atau sekadar cara aman agar tidak ikut menanggung mahalnya ongkos perdamaian dunia.