Iuran USD1 Miliar Belum Dibayar, Indonesia Pilih Kirim 8 Ribu Prajurit ke Gaza

JAKARTA, PostingNews.id — Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan Indonesia belum menyetor dana USD1 miliar atau sekitar Rp16,85 triliun ke Dewan Perdamaian yang menaungi Pasukan Stabilisasi Internasional. Pemerintah menegaskan dana tersebut bukan syarat keanggotaan, sehingga status Indonesia di forum itu tidak bergantung pada pembayaran.

Sugiono mengatakan sejak awal pemerintah tidak pernah menempatkan dana tersebut sebagai kewajiban formal. Keanggotaan Indonesia tetap berjalan meski belum ada setoran.

“Dari awal saya bilang ini namanya bukan iuran keanggotaan. Bukan syarat keanggotaan. Kita sekarang sudah anggota Board of Peace jadi tidak perlu bayar juga tidak apa-apa,” kata Sugiono dalam keterangan pers daring, Sabtu, 21 Februari 2026.

Ia kembali menekankan bahwa belum adanya pembayaran tidak mengubah posisi Indonesia di dalam struktur lembaga tersebut.

BACA JUGA:Di Tengah Ancaman Militer, Trump Bingung Iran Belum Juga Menyerah

“Bukan kemudian kita, karena belum bayar, sekarang kita bukan anggota Board of Peace. Paham ya?” ujarnya.

Kontribusi dalam Bentuk Pasukan

Pemerintah juga memastikan belum ada dana yang disalurkan untuk proyek rekonstruksi Gaza melalui Dewan Perdamaian. Namun Indonesia memilih berkontribusi lewat pengiriman personel militer.

Komitmen yang disampaikan mencapai 8 ribu prajurit. Jumlah ini disebut lebih besar dibanding kontribusi negara lain yang terlibat dalam Pasukan Stabilisasi Internasional.

“Ada yang berkontribusi uang, ada yang pasukan,” kata Sugiono.

Total kekuatan gabungan untuk misi di Jalur Gaza diperkirakan sekitar 20 ribu personel. Rencana pengerahan pasukan tersebut sebelumnya diumumkan dalam rapat perdana Dewan Perdamaian di Washington D.C. yang dihadiri para pemimpin negara anggota, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Forum itu juga diikuti Ketua Komite Nasional untuk Administrasi Gaza Ali Shaath.

BACA JUGA:Di Tengah Ancaman Militer, Trump Bingung Iran Belum Juga Menyerah

Dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Dewan Perdamaian Nickolay Mladenov menyampaikan rekonstruksi Gaza bergantung pada pelucutan senjata. Ia menilai proses pembangunan kembali tidak akan berjalan tanpa langkah tersebut.

“Tidak ada pilihan lain kecuali demiliterisasi penuh dan pelucutan semua senjata di Gaza agar rekonstruksi dapat dimulai dan masyarakat Palestina dapat memiliki cara hidup baru ke depannya,” kata Mladenov.