Sugiono Luruskan Peran Pasukan RI di Gaza, Hanya Bertahan Jika Diserang

JAKARTA, PostingNews.id — Menteri Luar Negeri Sugiono meluruskan arah keterlibatan Indonesia dalam Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force di Jalur Gaza. Ia memastikan pengiriman prajurit TNI bukan untuk menjalankan operasi militer, melainkan mengemban misi kemanusiaan di tengah konflik yang belum juga mereda.

Dalam keterangan pers daring pada Sabtu, 21 Februari 2026, Sugiono menekankan pasukan Indonesia tidak berangkat dengan mandat tempur. Kehadiran mereka, kata dia, lebih diarahkan pada perlindungan warga sipil yang terdampak konflik berkepanjangan.

“Tentu saja ada hal-hal yang sifatnya merupakan Rule of Engagement, yang bisa kita lakukan sebagai pasukan apabila diserang, dalam rangka mempertahankan diri,” ujar Sugiono.

Prinsip itu menjadi batas yang menegaskan posisi Indonesia. Prajurit hanya akan menggunakan kekuatan bila diserang, bukan untuk terlibat dalam pertempuran terbuka ataupun operasi ofensif.

BACA JUGA:Kirim 8 Ribu Prajurit ke Gaza, Indonesia Dapat Kursi Wakil Komandan ISF

Sugiono juga menepis anggapan bahwa Indonesia akan ikut dalam agenda pelucutan senjata kelompok bersenjata di Gaza. Menurut dia, keterlibatan Indonesia murni berada di jalur kemanusiaan. “Keterlibatan Indonesia di ISF, kontribusi pasukan Indonesia itu tidak untuk melakukan kegiatan demiliterisasi ataupun operasi militer,” ucapnya.

Ia menyebut tugas utama pasukan Indonesia adalah menjaga keselamatan masyarakat sipil di kedua pihak yang terdampak konflik. “Yang kita lakukan adalah menjaga masyarakat sipil di kedua belah pihak,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu.

Komitmen Indonesia dalam misi ini terbilang besar. Pemerintah berencana mengirimkan 8.000 prajurit ke Jalur Gaza. Jumlah itu menjadi yang terbesar dibandingkan negara lain yang terlibat dalam pasukan gabungan yang totalnya diperkirakan sekitar 20.000 personel.

BACA JUGA:Kirim 8 Ribu Prajurit ke Gaza, Indonesia Dapat Kursi Wakil Komandan ISF

Keputusan di Forum Dewan Perdamaian

Rencana pengiriman pasukan gabungan ke Gaza pertama kali diumumkan dalam rapat perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat. Forum tersebut dihadiri para pemimpin negara anggota, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

Pertemuan itu juga dihadiri Ketua Komite Nasional untuk Administrasi Gaza Ali Shaath. Dari forum inilah muncul kerangka awal misi stabilisasi yang menggabungkan pendekatan keamanan dan rekonstruksi.

Direktur Jenderal Dewan Perdamaian Nickolay Mladenov menyampaikan pandangan yang berbeda dari garis yang diambil Indonesia. Ia menilai proses pembangunan kembali Gaza sangat bergantung pada pelucutan senjata kelompok bersenjata.

“Tidak ada pilihan lain kecuali demiliterisasi penuh dan pelucutan semua senjata di Gaza agar rekonstruksi dapat dimulai dan masyarakat Palestina dapat memiliki cara hidup baru ke depannya,” kata Mladenov.