Keanggotaan RI di Dewan Perdamaian Tuai Kritik, Prabowo Tetap Dorong Solusi Palestina

Pernyataan itu sekaligus menegaskan posisi Indonesia dalam skema keamanan yang tengah disiapkan forum tersebut.

Kritik dari Dalam Negeri

Di dalam negeri, keputusan bergabung dengan Dewan Perdamaian justru memicu kritik dari sejumlah kalangan masyarakat sipil. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menilai langkah tersebut bertentangan dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang selama ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

Lembaga itu juga menyoroti rencana pengiriman ribuan prajurit TNI ke Gaza. Menurut mereka, keterlibatan dalam misi yang beririsan dengan agenda demiliterisasi Hamas berpotensi menjadi preseden buruk bagi pengakuan hak Palestina sebagai sebuah negara.

BACA JUGA:Ambisi Prabowo Bangun 10 Universitas Baru, DPR Peringatkan Pemerintah Fokus Perbaiki Mutu Kampus

Kritik tersebut menempatkan pemerintah dalam posisi yang tidak sederhana. Di satu sisi, Prabowo menampilkan langkah diplomasi aktif dengan klaim ingin menghadirkan solusi damai. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa keterlibatan Indonesia justru akan dibaca sebagai bagian dari desain politik global yang tidak sepenuhnya sejalan dengan aspirasi publik di dalam negeri.

Pidato Prabowo di Washington menunjukkan upaya pemerintah menjaga peran Indonesia dalam percaturan internasional. Namun keputusan masuk ke Dewan Perdamaian juga menjadi ujian bagi konsistensi politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan.

Harapan tentang solusi permanen bagi Palestina yang disampaikan Prabowo kini berjalan beriringan dengan kritik yang mempertanyakan arah kebijakan tersebut. Di titik inilah pemerintah dituntut menjelaskan secara lebih terbuka posisi Indonesia, terutama ketika forum yang diikuti juga melibatkan pihak yang selama ini menjadi bagian dari konflik itu sendiri.