Prabowo Kumpulkan Tokoh yang Disebut Oposisi, Bahas Oligarki hingga Gaza
Prabowo mengundang tokoh yang disebut oposisi di Kertanegara, membahas oligarki, korupsi, dan opsi keluar Dewan Perdamaian Gaza.-Foto: IG @lawjustice.co-
Isu lain yang turut disinggung Prabowo adalah keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Abraham mengaku tidak mengingat secara detail alasan Prabowo memutuskan bergabung dalam forum tersebut.
BACA JUGA:Banyak Tokoh Antre Gabung PSI, Jokowi Singgung Soal Gesekan Internal
Namun, satu hal yang melekat dalam ingatannya adalah penegasan Prabowo bahwa keanggotaan Indonesia tidak bersifat mutlak.
“Prabowo bilang tidak usah terlalu khawatir. Sebab, kalau dalam perjalanannya ternyata lebih banyak mudaratnya untuk warga Palestina dan Gaza, kita bisa keluar,” kata Abraham.
Selain itu, Prabowo juga menyinggung agenda reformasi kepolisian serta hasil pertemuannya dalam Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum di Davos, Swiss.
Setelah Presiden menyampaikan pandangannya, satu per satu peserta diberi kesempatan mempresentasikan materi sesuai keahlian masing-masing. Abraham mengaku memanfaatkan forum itu untuk memaparkan isu pemberantasan korupsi dan pendekatan hukum yang dinilainya perlu diperkuat.
BACA JUGA:Misteri Bercak Darah di Kamar Lula Lahfah, Polisi Ungkap Fakta Sebenarnya
Ia menyinggung posisi Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi yang masih berada di level rendah. Transparency International pada 2025 mencatat skor Indonesia untuk tahun 2024 berada di angka 37 dari skala 100.
Abraham kemudian menyampaikan peta jalan pemberantasan korupsi serta strategi agar skor tersebut bisa diperbaiki. Ia mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption, yang memuat sejumlah indikator penting dalam penilaian global.
Menurut dia, ada empat isu utama yang perlu mendapat perhatian serius. Pertama foreign bribery atau penyuapan terhadap pejabat asing. Kedua illicit enrichment atau peningkatan harta kekayaan penyelenggara negara dan aparat penegak hukum.
“Ini yang harus diperbaiki. Sebab, ini berkaitan dengan pemulihan aset. Indonesia harus punya undang-undang perampasan aset karena ini akan menyangkut peningkatan harta kekayaan penyelenggaraan negara,” ujarnya.
Isu ketiga adalah trading influence atau perdagangan pengaruh. Sementara poin keempat menyangkut commercial bribery atau praktik suap di sektor swasta.
BACA JUGA:Kapan Puasa Nisfu Syaban 2026? Simak Niat dan Amalan yang Dianjurkan
“Jadi empat hal yang saya sampaikan bahwa empat hal ini menjadi isu internasional untuk agenda pemberantasan korupsi,” kata Abraham.
Istana Luruskan Istilah Oposisi
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memang menyebut Presiden Prabowo mengundang tokoh-tokoh yang dinilai sebagai oposisi. Pernyataan itu disampaikan Sjafrie saat menjadi pembicara dalam acara retret Persatuan Wartawan Indonesia di Bogor, Jawa Barat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News