Ada Aliran Dana Kuota Haji ke Petinggi PBNU, KPK Akui Sudah Pegang Bukti

JAKARTA, PostingNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah mengantongi keterangan dan bukti yang menguatkan dugaan adanya aliran uang dalam kasus korupsi kuota haji tahun 2024 yang disebut mengarah kepada Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Aizzudin. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas bantahan Aizzudin yang menyatakan tidak pernah menerima dana dalam perkara tersebut.

 

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan lembaganya tidak hanya mengandalkan satu sumber informasi dalam menelusuri dugaan aliran uang tersebut. Menurut dia, penyidik memiliki berbagai keterangan serta bukti pendukung lain yang saling mengonfirmasi dan masih terus didalami untuk memastikan konstruksi perkara.

 

“Tentu KPK juga memiliki keterangan ataupun bukti-bukti lain yang kemudian mengkonfirmasi terkait dengan dugaan tersebut. Nah, ini masih akan terus didalami,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu, 14 Januari 2026.

 

Budi menegaskan penyidik tidak berhenti pada satu keterangan saksi. Proses pendalaman akan diperluas dengan memeriksa saksi-saksi lain serta menelusuri dokumen dan bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan aliran dana tersebut.

 

“Termasuk juga penyidik pasti akan melakukan konfirmasi baik kepada saksi-saksi lainnya ataupun dari dokumen maupun bukti-bukti elektronik lainnya,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK mengungkap adanya dugaan aliran uang yang diterima Aizzudin dalam perkara korupsi kuota haji khusus tahun 2023 hingga 2024 yang terjadi di lingkungan Kementerian Agama. Dugaan itu muncul setelah penyidik memeriksa Aizzudin sebagai saksi pada Selasa 13 Januari 2026.

Menurut Budi, pemeriksaan tersebut difokuskan pada upaya menggali tujuan, pola, serta mekanisme dugaan aliran dana yang disebut-sebut mengalir kepada petinggi PBNU itu. Penyidik ingin memastikan bagaimana uang tersebut bergerak dan dalam konteks apa aliran itu terjadi.

“Ada dugaan aliran kepada yang bersangkutan, ini akan didalami maksudnya seperti apa, tujuannya untuk apa, kemudian bagaimana proses dan mekanisme aliran uang itu bisa terjadi,” kata Budi saat ditemui di Gedung ACLC KPK, Jakarta.

Selain itu, KPK juga menelusuri peran pihak-pihak yang diduga menjadi perantara antara biro perjalanan haji dan oknum di Kementerian Agama dalam pengurusan kuota haji khusus. Pendalaman tersebut mencakup tahapan administratif hingga dugaan transaksi yang menyertainya.

“Ini semuanya akan didalami perantara-perantaranya, kemudian seperti apa proses tahapan dan mekanisme dugaan aliran uang dari biro travel kepada oknum-oknum di Kementerian Agama,” ujar Budi.

Di sisi lain, Aizzudin secara tegas membantah tudingan tersebut. Usai menjalani pemeriksaan, ia menyatakan tidak pernah menerima aliran uang apa pun terkait perkara korupsi kuota haji. Ia juga menepis anggapan bahwa organisasi PBNU ikut menerima atau menikmati aliran dana dalam kasus tersebut.

“Enggak, enggak, enggak,” kata Aizzudin singkat kepada wartawan setelah diperiksa KPK pada Selasa kemarin.

Aizzudin berharap perkara dugaan korupsi kuota haji yang terjadi pada masa kepemimpinan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, tidak menyeret pengurus PBNU. Ia menilai kasus tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi dan refleksi bersama bagi seluruh jajaran pengurus organisasi.

Menurut dia, peristiwa ini patut dijadikan momentum introspeksi agar organisasi dapat menjaga integritas dan fokus pada kepentingan yang lebih luas. Ia menekankan pentingnya menempatkan kemaslahatan umat, organisasi, serta bangsa di atas kepentingan lain.

“Insya Allah kita doakan semua yang terbaik, yang maslahat, enggak ada masalah apapun, dan ini menjadi titik muhasabah introspeksi untuk semuanya, khususnya ya pengurus Nahdlatul ulama lah, cukup sudah kemarin ramai seperti itu dan seterusnya, ada kepentingan yang lebih besar, yaitu ummat, organisasi, bangsa dan negara,” ucap dia.