JAKARTA, PostingNews.id – Skandal proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) kembali bikin gaduh. Setelah lama jadi bahan omongan soal pembengkakan biaya dan tarik ulur tanggung jawab, kini desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi turun tangan makin nyaring terdengar. Beberapa nama besar di lingkar kekuasaan disebut-sebut ikut terseret dalam pusaran ini, bukan cuma Presiden Joko Widodo.
Pengamat ekonomi Antonio Budiawan bicara tanpa tedeng aling-aling. Ia meminta aparat penegak hukum tidak pura-pura buta terhadap dugaan masalah dalam proyek strategis nasional itu. Menurutnya, hanya lembaga antikorupsi yang bisa membuka seluruh tabir KCJB agar publik tahu apa yang sebenarnya terjadi.
"Agar semua transparan terhadap publik, mau tidak mau aparat penegak hukum harus turun tangan, khususnya KPK," tegas Antonio dalam diskusi di kanal YouTube Bambang Widjojanto, Kamis, 30 Oktober 2025.
Antonio menilai KPK harus menelusuri proyek ini dari hulu ke hilir. Ia ingin semua proses dibongkar, dari tahap perencanaan sampai pengalihan kendali proyek, termasuk siapa yang paling bertanggung jawab di balik kekacauan yang muncul.
BACA JUGA:Penyeldikan KPK Guncang Whoosh, KCIC Klaim Kereta Cepat Tetap Padat Penumpang
Meski menyinggung posisi Presiden, Antonio tidak berhenti di situ. Ia juga menyoroti sosok lain yang berperan besar di balik layar. "Apakah benar Pak Jokowi itu langsung bertanggung jawab atau memang ini ada oknum di bawahnya yang bermain gitu," ujarnya.
Nama yang paling awal disinggung adalah mantan Menteri BUMN Rini Soemarno, yang pada masa jabatannya menjadi penanggung jawab utama proyek dari sisi kementerian.
Sorotan juga mengarah ke eks Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Antonio menyinggung pernyataan Luhut yang ia anggap sebagai sinyal keras bahwa ada sesuatu yang tidak beres sejak lama. "Sewaktu saya menerima proyek ini, proyek ini sudah busuk kata Luhut. Jadi waktu dia 2019 dialihkan sebagai Menko Marves, dia bilang bahwa proyek ini sudah busuk," papar Antonio.
Ucapan “proyek busuk” dari pejabat sekelas Luhut dianggap Antonio bukan kalimat sepele. Menurutnya, pernyataan itu justru membuka indikasi bahwa masalah KCJB sudah mengendap sejak 2019, sebelum Luhut resmi menangani proyek tersebut. Ia bahkan menduga ada upaya sistematis untuk cuci tangan dan melempar tanggung jawab ke pihak lain. "Saya lihat ini adalah sudah agenda untuk cuci tangan, cuci tangan lalu mencari kambing hitam," ujarnya.
BACA JUGA:Belum Panggil Luhut, KPK Pastikan Penyelidikan Kasus Whoosh Masih Berlanjut
Antonio lalu menyebut siapa yang menurutnya harus dimintai pertanggungjawaban. Ia menegaskan bahwa pihak yang menjadi “pemilik proyek” di fase awal seharusnya tidak bisa lepas tangan. "Nah, saya lihat kok kambing hitamnya siapa ya? pemilik proyek pada saat itu, Kementerian yang bertanggung jawab siapa? Ya, Rini Soemarno, kan gitu," pungkasnya.
Kalimat-kalimat tajam Antonio membuat isu lama ini hidup kembali, seolah mengingatkan bahwa proyek kebanggaan pemerintah itu belum sepenuhnya bebas dari tanda tanya besar: siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab ketika “proyek cepat” justru berjalan penuh masalah.