Ketua IDAI Ikut Bereaksi dan Mulai Khawatir Gegara Banyaknya Kasus Siswa Keracunan MBG: Cukup, Jangan Ada Korban Lagi!

Minggu 21-09-2025,15:00 WIB
Reporter : M. Rafa Nugraha
Editor : Denmas

POSTINGNEWS.ID --- Kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik setelah lebih dari 250 pelajar di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, jatuh sakit usai menyantap menu yang disediakan. 

Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr Piprim Basarah Yanuarso, SpA(K), menilai program MBG pada dasarnya merupakan langkah positif pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah. 

Namun, ia menekankan perlunya pengawasan lebih ketat agar kejadian serupa tidak terus terulang.

Menurut dr Piprim, tujuan awal MBG adalah memastikan anak-anak Indonesia memperoleh nutrisi seimbang selama berada di sekolah. 

BACA JUGA:Gebrakan Lagi! Purbaya Sebut Anggaran Subsidi Listrik Masih Tinggi, Berencana Stop Subsidi?

Ia mengingatkan bahwa distribusi makanan bergizi bukan sekadar soal memberi makan, tetapi juga harus menjamin aspek keamanan pangan. 

“Nah, misalnya nih, kalau penyiapan makanan itu, karena makanan bergizi itu di jam-jam sekolah ya, disiapkannya di pagi hari misalkan, itu seperti apa supaya pangan itu ketika sampai ke anak-anak, itu tetap aman, memenuhi standar keamanan pangan,” jelasnya di Jakarta Timur, pada hari Sabtu, 20 September 2025.

Ia menambahkan bahwa kualitas gizi dan keamanan pangan harus berjalan beriringan. 

Program MBG tidak bisa hanya fokus pada pembagian makanan, melainkan wajib memastikan standar kesehatan terpenuhi. 

BACA JUGA:Tips Kesehatan: Kenali Gejala Awal Meningitis, Bisa Serang Semua Kalangan Usia!

“Nah, ini saya kira tidak sesederhana sekedar membagikan makanan, tapi satu, kualitas nutrisinya harus tercukupi, kemudian standar keamanan pangannya juga harus tercukupi. Jadi sudah cukuplah, jangan lagi ada korban kemudian keracunan di mana-mana pada anak sekolah,” tuturnya.

Lebih lanjut, dr Piprim menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menjalankan program ini. 

Menurutnya, pengawasan tidak hanya bisa dibebankan pada penyedia makanan, tetapi juga harus melibatkan pemerintah, sekolah, guru, bahkan orang tua. 

Suara anak-anak sebagai penerima manfaat juga harus diperhatikan karena mereka adalah pihak yang paling merasakan langsung dampaknya. 

BACA JUGA:Tips Kesehatan: Kadar Gula Lagi Tinggi? Yuk Konsumsi 9 Ramuan Bahan Dapur Dibawah Ini Dijamin Gula Stabil Lagi

Kategori :