JAKARTA, PostingNews.id – Ketika satu dari lima warga Nusa Tenggara Timur masih hidup dalam garis kemiskinan, para wakil rakyatnya justru hidup dalam garis kemewahan. Di tengah derita 1,1 juta jiwa rakyat miskin NTT, DPRD NTT malah dapat paket lengkap tunjangan mobil dan rumah. Totalnya semua Rp41,4 miliar per tahun.
Ya, Anda tidak salah baca. Sambil rakyat mencicil harapan dan berhemat air bersih, para anggota dewan bisa menikmati fasilitas premium berkat Peraturan Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 2025 yang diteken diam-diam pada Mei lalu. Dokumen itu dengan penuh cinta ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Pemprov, Odermaks Sombu. Isinya adalah tiket legal untuk hidup enak.
Tunjangan Rumah, Bukan Kontrakan Biasa
Menurut Pasal 3 peraturan tersebut, tunjangan perumahan diberikan dalam bentuk uang sewa untuk rumah seluas 150 meter persegi di atas tanah 350 meter persegi. Biaya sewanya Rp23,6 juta per bulan. Karena anggota dewan ada 65 orang, negara harus mengeluarkan Rp1,53 miliar per bulan hanya untuk “ngontrakin” mereka.
Bandingkan dengan Ombudsman yang menyewa kantor besar di jalan utama Kupang seharga hanya Rp145 juta setahun. Bahkan rumah dinas presiden pun bisa kalah simpel dari spesifikasi rumah sewa dewan NTT ini.
BACA JUGA:Sahroni Masih Menghilang Sejak Sebut Pengkritik DPR Tolol, NasDem Bilang Begini
Tak berhenti di situ, tunjangan mobil juga disediakan. Ketua DPRD dapat Rp31,8 juta per bulan, tiga wakilnya Rp30,6 juta, dan anggota lain Rp29,5 juta. Totalnya? Tambahan Rp1,92 miliar per bulan untuk “transportasi bermartabat”.
Jika digabung, tunjangan rumah dan mobil mencapai Rp3,45 miliar per bulan atau Rp41,4 miliar per tahun. Sebagai perbandingan, jumlah itu bisa bangun lebih dari 400 rumah layak huni untuk rakyat di pelosok NTT yang kini hidup di rumah berdinding anyaman dan beralaskan tanah.
Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni berjanji akan buka suara Senin depan. Sementara itu, saat didemo oleh mahasiswa pada 1 September, dia justru bungkam. Mungkin sedang memikirkan bagaimana menyusun narasi “hak kami” di tengah rakyat yang bertanya-tanya ini kerja rakyat atau kerja rakyat untuk membayar gaya hidup dewan?
Ombudsman: Ini Sudah di Luar Batas Wajar
Dari sisi pengawasan, Ombudsman NTT pun heran. Kepala perwakilannya, Darius Beda Daton, menyebut tunjangan itu tak masuk akal. Harga pasaran rumah dan mobil di Kupang tidak semahal itu.
Bahkan, dibandingkan tahun sebelumnya, angka tunjangan ini naik hampir dua kali lipat, padahal pemerintah sedang kampanye efisiensi sejak Januari 2025.
BACA JUGA:Dari Gojek ke Rutan, Jejak Karier Nadiem yang Kini Berujung Tersangka Korupsi Chromebook
Artinya, di saat instansi lain diminta hemat, DPRD justru hidup selayaknya petinggi korporat.
Rakyat antre air, dewan antre tanda tangan tunjangan. Ketika rakyat susah bayar beras, DPRD justru nyaman duduk di kursi empuk mobil sewaan dengan rumah mewah yang dibiayai negara. Maka tak heran, kalau hari-hari ini, kepercayaan publik lebih mahal daripada tunjangan mereka.