JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merespons permintaan publik agar Ketua KPK Firli Bahuri segera mundur dari jabatannya.
Bukan tanpa sebab, permintaan tersebut terjadi di saat pengusutan kasus dugaan pemerasan Firli Basuri terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Hal tersebut ia ungkapkan di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis, 12 Oktober 2023.
BACA JUGA:KPK Takut Syahrul Yasin Limpo Kabur, Jadi Langsung Lakukan Jemput Paksa Deh!
Mahfud MD mengungkapkan bahwa ada beberapa publik yang meminta Ketua KPK segera mundur dari jabatannya.
“Namanya desakan, ada yang menyuruh mundur, ada yang tidak menyuruh mundur," ucap Mahfud pada Kamis, 12 Oktober 2023.
Walau begitu, Mahfud MD tak mau ambil pusing dan menyerahkan kembali hal tersebut kepada KPK.
"Biarkan saja nanti disikapi sendiri oleh KPK,” tutur Mahfud MD.
Menurut Mahfud MD, persoalan tersebut telah memiliki kapasitas dari lembaga masing-masing.
"Punya ukuran-ukuran sendiri,” ujarnya.
Sebagai informasi, Polda Metro Jaya tengah menyelidiki kasus dugaan pemerasan oleh Firli Bahuri terhadap Syahrul Yasin Limpo. Dugaan pemerasaan tersebut merupakan buntut dari kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan).
Adapun modus yang dilakukan SYL dalam melakukan korupsi adalah dengan membuat kebijakan personal untuk karyawannya yang menduduki posisi pejabat teras atau eselon 1 dan eselon 2. Besaran uang yang dikumpulkan adalah mulai USD 4.000 hingga USD 10.000.
BACA JUGA:Jokowi Tak Punya Kepentingan Terkait Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres: Saya Malah Repot...
Selain itu, SYL juga melancarkan aksinya dengan merealisasikan anggaran yang telah di markup termasuk permintaan uang para vendor yang mendapatkan proyek, penerimaan uang itu dibantu oleh Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Diketahui, perbuatannya itu sudah berlangsung sejak 2020 hingga 2022 dengan senilai Rp13,9 miliar.