Fraksi PDIP Bentuk Dewan Kolonel untuk Puan Maharani, Ini Respon Megawati...

JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR RI membentuk Dewan Kolonel guna mengangkat elektabikitas Puan Maharani sebagai Calon Presiden (Capres) 2024.

Informasi mengenai pembentukan Dewan Kolonel itu telah sampai ke telinga Megawati Soekarnoputri. Lantas bagaimana respon dari Ketua Umum PDIP itu?

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Rabu (22/9/2022) mengatakan, ia telah melaporkan pembentukan Dewan Kolonel itu kepada Megawati.

Dikatakan Hasto, Megawati kaget mendengar adanya pembentukan Dewan Kolonel tersebut.

BACA JUGA:Tanggapi Kesiapan Anies Baswedan Maju di Pilpres 2024, Ini Kata Ketua Umum PBNU Said Aqil...

Hasto memastikan jika Megawati tidak setuju dengan keberadaan Dewan Kolonel yang digagas oleh kader-kader PDIP di DPR RI.

"Tadi pagi, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau, Beliau juga kaget, dan kemudian saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel," kata Hasto, dikutip dari fin.co.id.

Hasto mengatakan, dia telah meminta penjelasan dari Ketua Fraksi PDIP di DPR Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto terkait keberataan Dewan Kolonel.

+++++

Dia mengatakan Dewan Kolonel tak lebih dari guyonan politik. Ditegaskannya, dalam partai tidak ada struktur seperti di militer.

"Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel," katanya.

Hasto menerangkan bahwa Fraksi PDIP di DPR adalah alat kelengkapan partai untuk menjalankan tugas-tugas partai, seperti melakukan fungsi legislasi, fungsi anggaran, hingga pengawasan.

Ditambahkan Hasto, ia sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa Dewan Kolonel tidak ada karena kita adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat.

BACA JUGA:IPW: Diagram Konsorsium 303 Bukan Hokas, Ada Kebenarannya

Diketahui, Dewan Kolonel di PDIP dibentuk oleh anggota Komisi II DPR Johan Budi. Dikatakannya, Dewan Kolonel dibentuk untuk angkat elektabilitas Puan Maharani. 

Meski begitu, mereka juga menunggu restu dari Megawati soal capres PDIP yang akan diusung di Pilpres 2024 mendatang

Johan Budi pada Selasa (19/9/2022) mengatakan, Dewan Kolonel dibentuk untuk angkat elektabilitas Puan Maharani. 

+++++

Meski begitu, mereka juga menunggu restu dari Megawati soal capres PDIP yang akan diusung di Pilpres 2024 mendatang

"Bagaimana ini kita yang mendukung Mbak Puan, bagaimana kalau kita bikin tim. Tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres. Ini enggak ada kaitannya sama DPP ya. Tapi kami di fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya mbak Puan untuk persiapan Pilpres [2024] itu," kata Johan Budi, dikutip dari fin.co.id.

Menurut Johan, Dewan Kolonel awalnya beranggotakan enam orang. Kini, tim itu telah mengalami penambahan jumlah anggota hingga 12 yang berada di 11 komisi berbeda di DPR.

Dua anggota berasal dari Komisi I antara lain Dede Indra Permana dan Sturman Panjaitan. Kemudian ada satu anggota dari Komisi II DPR yaitu Junimart Girsang.

BACA JUGA:Tips Atasi Rambut Rontok secara Alami, Lengkap dengan Caranya

Diikuti Trimedya Panjaitan Komisi III, Riezky Aprilia Komisi IV, Lasarus Komisi V, Adi Satriyo Sulistyo Komisi VI, Dony Maryadi Oekon dari Komisi VII.

Lalu Esti Wijayati dari Komisi VIII, Abidin Fikri Komisi IX, Agustin Wilujeng Komisi X. Dari Komisi XI ada dua yaitu Hendrawan Supratikno dan Masinton Pasaribu.