Protes Istilah Koalisi Parpol, Ini Kata Megawati Soekarnoputri...

JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Istilah koalisi partai politik (parpol) diprotes oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Presiden Indonesia kelima itu mengatakan, di Indonesia tidak memungkinkan untuk membuat koalisi parpol.

Maka dari itu, Megawati menilai istilah koalisi parpol mengandung keracuan.

"Indonesia itu tidak memakai sistem koalisi. Kalau mau bilang kerjasama boleh,” katanya di Seoul, Korea Selatan dalam siaran persnya seperti dikutip dari fin.co.id, Jumat (16/9/2022).

BACA JUGA:Sindir Pemerintahan Jokowi, AHY Sebut Tak Berterima Kasih ke SBY dan Singgung Soal BLT

Berbeda sengan sejumlah negara di Barat yang memakai sistem pemerintahan parlementer, Megawati mengatakan jika Indonesia menganut sistem presidensial.

Megawati menyebutkan, perdana menteri merupakan kepala pemerintahan dalam sistem parlementer, bukan presiden.

Ditambahkan Megawati, ia juga pernah diundang ke Amerika Serikat untuk melihat cara kerja sistem pelaksanaan pemilu di negara tersebut.

+++++

Sebagai mekanisme internal parpol, menurutnya sah saja apabila ada parpol yang hendak melakukan konvensi untuk mencari calon presidennya.

Namun bila disebut koalisi, ujarnya lagi, seharusnya dilakukan benar-benar dari tingkat bawah atau tingkat pengurus parpol terendah di antara partai politik yang berkoalisi.

Lebih lanjut, Megawati meminta kerancuan soal koalisi parpol ini harus dihentikan dan dijelaskan kepada masyarakat dan semua mereka yang bekerja politik bahwa tak ada koalisi.

"Karena koalisi itu nantinya benar-benar saya bilang, dengan kerja sama itu begini (berbeda),” tuturnya.

BACA JUGA:Prabowo Nyapres Lagi , Praktisi Beri Komentar Menohok!

Megawati menyebut kerjasama seperti itu hanya seperti kesepakatan saja atau semacam memorandum of understanding (MoU). Ia kemudian mencontohkan sejumlah pemberitaan televisi yang mengabarkan pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Puan Maharani melahirkan tiga kesepakatan.

"Nah itu kan begitu kan. Maksudnya, pertanyaannya ini dapat dirubah atau tidak, yang kerjasama bisa. Tapi kalau yang koalisi, kemungkinannya sulit. Karena sudah dari bawah,” kata Megawati.

"(Kalau sistem koalisi) Jadi kalau partai A itu di bawah saja sudah kemenangan besar, di sini ada, dan juga kan pemerintahan mereka, itu kan ada yang namanya oposisi," ujarnya menambahkan.

+++++

Megawati pun menyebut dirinya juga enggan dibilang oposisi ketika masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) silam, di mana PDI Perjuangan kerap disebut-sebut sebagai oposisi.

"(Tapi itu) Ndak (tepat). Saya bilangnya apa? PDI Perjuangan, tidak ada dalam kabinet,” ucapnya.

Megawati berharap media massa dapat membetulkan kesalahpahaman soal istilah koalisi tersebut. “Kalau tidak, itu menurut saya tidak mendewasakan kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.