Isi Tuntutan Partai Buruh Tolak Harga BBM Naik, Singgung Soal Ini

JAKARTA, POSTINGNEWS.ID - Presiden Jokowi telah mengumumkan kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menanggapi hal itu, Partai buruh bersama elemen organisasi lainnya akan melakukan aksi demonstrasi pada Selasa, 6 September 2022 mendatang di DPR RI dan Kantor Gubenur di seluruh Indonesia.

Sebagai partai yang mewakili masyarakat, khususnya para buruh, mereka akan turun ke lapangan untuk menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap kenaikan harga BBM yang terjadi pada siang tadi, Sabtu, 3 September 2022.

Diwakilkan oleh Ketua Partai buruh, Said Iqbal, nantinya ia akan menyampaikan alasan pihaknya menolak harga BBM naik.

BACA JUGA:Tolak Harga BBM, Partai Buruh Pastikan Puluhan Ribuan Aksi.

+++++

"Pertama, kenaikan BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30 persen.

"Dengan harga BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen," ujar Said Iqbal saat dihubungi Disway.id melalui telepon singkat, Sabtu, 3 September 2022. 

Dia menambahkan, turun daya beli akan mengakibatkan meningkatnya angka inflasi.

Sehingga, kenaikan harga kebutuhan pokok tak terelakan.

"Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflansi menjadi 6.5 persen hingga 8 persen, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket," lanjut Said Iqbal yang juga merupakan Presiden KSPI.

Dengan kenaikan harga BBM tersebut, Said Iqbal pun mengkhawatirkan kondisi upah buruh yang tiga tahun terakhir ini tidak kunjung naik.

BACA JUGA:Razia Hunian Napi, Petugas Lapas Temukan benda Ini

Tidak hanya itu, Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah juga sudah mengumumkan terkait kenaikan UMK 2023 yang menggunakan PP 36/2021.

"Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi," tegasnya.

Kemudian yang kedua, Said Iqbal pun mempertanyakan terkait momentum kenaikan harga BBM ini seperti tidak sesuai dengan kondisi harga minyak dunia yang saat ini sedang turun hingga 89 dolar per barel.

"Terkesan sekali, pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat," ucapnya.

Menurutnya, bantuan subsidi upah sebesar Rp 150 ribu rupah selama 4 bulan kepada buruh merupakan hanya sebuah kalimat pemanis agar buruh tidak protes dengan bijakan tersebut.

BACA JUGA:BBM Naik, Polisi Melakukan Pengamana di SPBU

"Tidak mungkin uang Rp 150 ribu akan menutupi kenaikan harga akibat inflansi yang meroket," kata Said Iqbal.

"Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan Ron yang lebih tinggi dari pertalite, harganya jauh lebih murah," tambahnya.

Tidak hanya itu, Said Iqbal pun juga mengkhawatirkan timbulnya ledakan PHK mengingat dengan naiknya harga BBM, maka ongkos industri juga akan meningkat.

Lebih lanjut, nantinya pada aksi tersebut pihaknya akan meminta Pimpinan DPR RI untuk memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, serta para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian untuk untuk membentuk panitia khusus dan panitia kerja.

"Pimpinan DPR an Komisi terkait ESDM DPR RI harus berani membentuk Pansus atau Panja BBM," katanya. 

BACA JUGA:Presiden Jokowi Berikan Bantuan Berisikan Rp1,2 juta

+++++

Ia pun menegaskan, jika aksi tersebut tidak segera ditanggapi, maka akan melakukan aksi lanjutan dengan mengusung tiga isu, yakni tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10 persen sampai 13 persen.

"Bilamana aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, maka Partai Buruh dan KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu; tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10 persen sampai 13 persen," tegasnya. 

Sumber: