Ambang Batas DPR Mau Diutak-atik, PDIP Pilih Obrolin Dulu

JAKARTA, PostingNews.id — Wacana ambang batas parlemen kembali dipanaskan. Kali ini bukan sekadar soal angka, tapi juga soal siapa yang sebenarnya diuntungkan. Di tengah usulan baru dari Yusril Ihza Mahendra, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto justru memilih jalur yang lebih “adem”, yakni dialog dulu, keputusan belakangan.

Hasto tidak buru-buru menolak atau menerima. Ia bilang, partainya masih membuka ruang diskusi dengan semua partai, termasuk yang bahkan belum punya kursi di DPR.

“Kami berdialog dengan partai-partai lain, termasuk partai-partai non-parlemen yang mereka juga punya hak terhadap eksistensinya. Inilah yang kemudian diperhatikan oleh PDI Perjuangan sehingga nanti akan mengerucut kepada gambaran yang bisa disepakati bersama,” kata Hasto di Jakarta Timur, Ahad, 3 Mei 2026.

Nada bicaranya terdengar normatif, tapi pesannya jelas. PDIP tidak mau terlihat serakah menentukan aturan main sendirian, meski secara posisi politik mereka bisa saja.

BACA JUGA:Nokia N75 Max Pro 5G: Gebrakan Legendaris dengan Kamera 200MP & Layar AMOLED 2K!

Di sisi lain, Yusril sudah lebih dulu melempar konsep yang cukup konkret. Ia mengusulkan ambang batas parlemen tidak lagi pakai persentase suara, tapi jumlah kursi berbasis komisi DPR. Dengan kata lain, kalau partai mau punya fraksi sendiri, minimal harus punya 13 kursi, mengikuti jumlah komisi yang ada saat ini.

“Misalnya, yang dijadikan acuan adalah sebenarnya berapa komisi yang ada di DPR. Nah itu kan sekarang diatur dalam tata tertib, seyogyanya diatur dalam Undang-Undang,” ujar Yusril.

Gagasan ini terdengar teknokratis, tapi efeknya tidak main-main. Partai kecil bisa makin sulit berdiri sendiri. Pilihannya cuma dua, gabung koalisi atau numpang di fraksi besar.

Hasto sendiri mengingatkan bahwa pembahasan ambang batas tidak bisa dipersempit jadi urusan angka. Ia menariknya ke ranah lebih ideologis, yakni bagaimana demokrasi pascareformasi memberi ruang luas bagi partai politik.

Menurut dia, sejak jatuhnya rezim Soeharto, Indonesia memang membuka pintu lebar-lebar bagi banyak partai untuk hidup. Pemilu awal reformasi bahkan diikuti puluhan partai, sesuatu yang dulu nyaris mustahil.

BACA JUGA:Redmi Note 17 Pro Max: Si

Tapi di balik romantisme demokrasi itu, ada realitas lain. Sistem presidensial butuh stabilitas. Terlalu banyak partai di parlemen bisa bikin pemerintahan jalan di tempat.

Di sinilah ambang batas dianggap perlu. Bukan cuma untuk menyaring, tapi juga untuk merapikan. Meski begitu, Hasto mengingatkan satu hal yang sering pura-pura dilupakan.

“Kalau berbicara tentang angka, ya setiap partai punya interest, punya kepentingan,” kata dia.