Istana Sebut Pengamat Kebanyakan Ngaco, Gerindra Sebut Ada Motif Rebut Kekuasaan

JAKARTA, PostingNews.id – Istana mulai terang-terangan pasang badan menghadapi derasnya kritik publik. Istilah baru pun dilempar ke ruang publik. Bukan inflasi harga, tapi inflasi pengamat.

Sekretaris Kabinet jadi yang pertama melontarkan istilah ini. Ia menyoroti maraknya pengamat lintas bidang yang dinilai asal bicara tanpa data yang akurat.

“Sekarang ini, ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi, banyak sekali pengamat. Ada pengamat beras, tapi dia background-nya bukan di situ. Ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri. Dan pengamat-pengamat itu, datanya tidak sesuai fakta. Datanya keliru,” kata Teddy di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 10 April 2026.

Pernyataan itu langsung mendapat dukungan dari internal partai penguasa. Wakil Ketua Umum menilai apa yang disampaikan Teddy tidak sepenuhnya keliru.

“Pernyataan Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya bahwa ada fenomena inflasi pengamat ada benarnya,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Senin, 13 April 2026.

BACA JUGA:Pinjol Berkedok Syariah Makin Ganas, OJK Bongkar Kerugian Rp142,22 Triliun

Namun, di balik dukungan itu, nada yang disampaikan justru makin keras. Habiburokhman menuding tidak semua kritik datang dengan niat baik. Ia bahkan menyebut ada pihak yang menyamar sebagai pengamat, tapi justru menyebarkan kebohongan dan propaganda.

“Bisa saja motif mereka hanyalah merebut kekuasaan baik dengan jalur konstitusional maupun dengan jalur inkonstitusional,” ujarnya.

Menurut dia, kritik semacam itu bukan lagi sekadar masukan, tapi bisa menjadi racun bagi demokrasi jika dibiarkan liar. Karena itu, masyarakat diminta lebih selektif dalam menerima opini publik.

Di sisi lain, ia tetap menegaskan bahwa pemerintahan Presiden tidak anti kritik. Bahkan, ia mengklaim selama hampir satu setengah tahun masa pemerintahan, tidak ada warga yang dihukum hanya karena mengkritik presiden.

“Hampir 1,5 tahun Presiden Prabowo berkuasa, tidak ada seorangpun warga negara Indonesia dijatuhi hukuman karena mengkritik atau bahkan menghina Presiden Prabowo,” tuturnya.

BACA JUGA:Negosiasi dengan AS Ambyar, Iran Klaim Kuasai Hormuz

Sementara itu, Teddy juga mencoba menahan kesan bahwa pemerintah alergi kritik. Ia menyebut siapa pun tetap boleh menyampaikan pendapat, selama tidak menyesatkan publik.

Namun ia mengingatkan, kritik yang tidak berbasis data justru berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malah justru mengajak orang lain untuk punya harapan dan doa yang jelek untuk negeri yang kita cintai ini,” kata Teddy.

Di tengah silang pendapat ini, satu hal jadi terlihat jelas. Kritik masih dibolehkan, tapi batasnya mulai diperdebatkan. Pertanyaannya, siapa yang menentukan mana kritik yang sehat dan mana yang dianggap racun.