Hasto Soal Survei Pilpres 2029, Ingatkan Demokrasi Jangan Berhenti di Elektabilitas

JAKARTA, PostingNews.id — Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memilih menahan euforia pembicaraan soal Pemilu Presiden 2029. Di tengah rilis survei yang mulai memetakan nama-nama kandidat, ia mengingatkan agar perhatian politik tidak melulu tersedot pada angka keterpilihan.

Usai mengikuti Soekarno Run di kawasan Senayan, Jakarta, Ahad, 15 Februari 2026, Hasto menegaskan bahwa agenda yang lebih mendesak adalah kerja nyata untuk rakyat. Menurut dia, kontestasi masih terlalu jauh untuk menjadi fokus utama. “Yang penting sekarang kerja untuk rakyat dulu,” katanya.

Dalam survei Indekstat, nama Ganjar Pranowo masuk dalam sepuluh besar figur dengan elektabilitas tertinggi untuk Pilpres 2029. Ketua DPP PDIP itu menempati posisi keenam dengan tingkat keterpilihan 3,7 persen jika pemilihan digelar saat ini.

Hasto memandang momentum saat ini lebih tepat untuk membicarakan demokrasi yang menyentuh kebutuhan warga. Ia menilai demokrasi tidak cukup dimaknai sebagai rutinitas elektoral lima tahunan, tetapi harus berorientasi pada kepentingan rakyat.

Ia menyinggung sebuah peristiwa pelajar yang mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli pena dan buku sekolah. Bagi Hasto, peristiwa itu merupakan pukulan kemanusiaan yang seharusnya menjadi perhatian bersama.

BACA JUGA:Produksi Minyak Terus Turun, Pemerintah Siapkan Pencabutan Izin 301 Wilayah Kerja Migas

“Jadi jangan dibawa demokrasi ini elektoral, lalu setiap hari hanya berbicara tentang pemilihan,” ucapnya.

Pernyataan itu sekaligus menjadi kritik terhadap kecenderungan politik yang terlalu dini memanaskan kompetisi, sementara persoalan sosial dinilai masih banyak yang belum terselesaikan.

Survei dan Kebebasan Berpendapat

Hasto tidak menolak keberadaan survei. Ia mengakui riset semacam itu bisa menjadi alat untuk membaca persepsi publik. Namun, ia mengingatkan bahwa hasil survei hanya relevan bila ditopang oleh kebebasan berpendapat serta mekanisme pengawasan kekuasaan yang berjalan.

“Sehingga di banyak negara survei itu dijadikan sebagai alat dogmatisme kekuasaan,” ucapnya.

PDIP, kata dia, tidak menjadikan survei sebagai sarana membangun efek ikut-ikutan dalam politik. Ia menekankan bahwa kerja partai harus tetap berakar pada pertemuan langsung dengan masyarakat.

BACA JUGA:Rincian Tarif Listrik Semua Golongan 16–22 Februari 2026, Dari Subsidi hingga Industri

“Agar rakyat punya kesadaran untuk menentukan partai mana yang betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujarnya.