Maruli Santai Hadapi Turunnya Kepercayaan Publik ke TNI
KSAD Jenderal Maruli menilai wajar penurunan kepercayaan publik terhadap TNI menjadi 93 persen menurut survei Indikator Politik Indonesia.-Foto: Antara-
JAKARTA, PostingNews.id — Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menanggapi dengan tenang hasil survei terbaru yang menunjukkan adanya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI. Menurut dia, perubahan angka dalam survei adalah hal biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan.
Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis hasil jajak pendapat pada 8 Februari 2026 yang mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap TNI berada di angka 93 persen. Meski masih sangat tinggi, capaian itu turun dibanding survei sebelumnya yang menyentuh 95 persen.
Maruli mengaku tidak mempersoalkan temuan tersebut. Baginya, masyarakat bebas memberi penilaian terhadap kinerja TNI.
“Enggak ada masalah karena orang menilai silakan saja, ya,” ujar Maruli seusai rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 9 Februari 2026.
Dalam penjelasan Indikator Politik Indonesia, salah satu faktor yang dinilai memengaruhi turunnya kepercayaan publik adalah semakin luasnya keterlibatan militer dalam urusan non-pertahanan. Hal ini dinilai memunculkan persepsi baru di tengah masyarakat.
BACA JUGA:Pengangguran November 2025 Turun Jadi 7,35 Juta Orang
Maruli menilai situasi tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Menurut dia, ketika prajurit TNI mulai terlihat aktif di berbagai bidang di luar tugas utama, penilaian publik memang bisa berubah.
“Memang, ya, kemungkinan sekarang tentara itu terkesan sudah mulai duduk di mana, itu pasti berpengaruh, digoreng-goreng dan lain sebagainya,” kata Maruli.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa prajurit TNI tidak menempati jabatan pemerintahan di luar ketentuan yang diatur undang-undang. Semua penugasan, kata dia, tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku.
Bantah Keterlibatan Aktif di Program MBG
Salah satu isu yang belakangan sering dikaitkan dengan TNI adalah keterlibatan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Program ini memang menjadi sorotan karena dianggap melibatkan unsur militer dalam kegiatan yang bersifat sipil.
Maruli memastikan tidak ada personel aktif TNI yang menduduki posisi struktural di Badan Gizi Nasional, lembaga yang mengelola program tersebut.
BACA JUGA:Gerindra Nilai Kepuasan 79,9 Persen Atas Kinerja Prabowo Jadi Bahan Evaluasi Pemerintah
Ia menjelaskan bahwa wakil kepala Badan Gizi Nasional memang berasal dari unsur TNI, namun sudah berstatus purnawirawan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News