Subsidi Tak Kendur, Dari BBM Sampai Pupuk Negara Keluar Rp 345,1 Triliun

JAKARTA, PostingNews.id — Uang negara kembali mengalir deras. Menjelang tutup tahun, pemerintah tak cuma sibuk menghitung sisa anggaran, tapi juga memastikan bantalan subsidi tetap menopang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dari bensin, gas melon, listrik murah, sampai pupuk, semuanya disokong dari kas negara yang jumlahnya tidak kecil.

Kementerian Keuangan mencatat, hingga 30 November 2025, pembayaran subsidi dan kompensasi sudah mencapai Rp 345,1 triliun. Angka ini bukan sekadar catatan akuntansi, tapi potret nyata beban fiskal yang terus mengembang di tengah kebutuhan energi dan pangan yang belum surut.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, porsi besar dana itu mengalir ke bahan bakar minyak. Sepanjang Januari hingga akhir November, realisasi penyaluran BBM bersubsidi dan kompensasi mencapai 15,61 juta kiloliter. Jumlah tersebut setara 80,4 persen dari target tahunan yang dipatok 19,41 juta kiloliter.

Tak hanya volumenya yang besar, nilainya pun terus merangkak naik. Suahasil menyebut tren pertumbuhan realisasi subsidi dan kompensasi sudah terasa sejak dua tahun terakhir. Dari kenaikan tipis 0,2 persen pada 2023, lalu melonjak menjadi 3,4 persen pada 2025.

BACA JUGA:Bendera Putih Berkibar di Aceh, Mendagri Tito Minta Maaf dan Janji Negara Tak Tinggal Diam

“Disubsidi dan kompensasi ini sampai dengan akhir November telah kita bayarkan Rp 345,1 triliun. Ini 72,6 persen dari target APBN-nya,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis 18 Desember 2025.

Cerita subsidi tak berhenti di BBM. Gas elpiji 3 kilogram yang akrab disebut gas melon juga menunjukkan pola serupa. Hingga akhir November, serapannya sudah menyentuh 7,09 juta ton. Angka itu setara 86,8 persen dari target 8,17 juta ton sepanjang 2025.

Dalam rentang 2023 hingga 2025, konsumsi elpiji 3 kilogram terus menanjak. Pada 2023, pertumbuhannya tercatat 4,5 persen. Setahun berikutnya naik 2 persen, lalu kembali menguat 3,4 persen pada 2025. Pola ini menggambarkan ketergantungan rumah tangga kecil terhadap energi bersubsidi yang belum tergantikan.

Listrik bersubsidi pun menunjukkan cerita yang tak kalah menarik. Pemerintah mencatat jumlah pelanggan telah mencapai 42,6 juta, melampaui target 42,1 juta pelanggan. Realisasi ini setara 101,1 persen dari sasaran awal. Pelanggan tersebut mayoritas berasal dari golongan daya 450 VA dan 900 VA yang menjadi tulang punggung konsumsi listrik rumah tangga berpenghasilan rendah.

BACA JUGA:Risma Buka Peta Bencana, Katanya Hampir Tak Ada Wilayah Indonesia yang Benar-Benar Aman

Di sektor pangan, pupuk bersubsidi juga ikut menggerus anggaran. Hingga akhir November, pemerintah telah merealisasikan penyaluran 7,5 juta ton pupuk bersubsidi. Angka itu mencapai 84,3 persen dari target 8,9 juta ton tahun ini.

Pemakaian pupuk bersubsidi bahkan melonjak cukup tajam dalam dua tahun terakhir. Pada 2024 dan 2025, lajunya semakin kencang. Khusus 2025, pertumbuhan penggunaannya tercatat 11,25 persen. Lonjakan ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan petani sekaligus ketergantungan sektor pertanian terhadap intervensi harga dari negara.

Di balik deretan angka itu, subsidi dan kompensasi tetap menjadi cerita klasik APBN. Di satu sisi, ia menjadi bantalan sosial agar harga energi dan pangan tak lepas kendali. Di sisi lain, ia terus menuntut ruang fiskal yang kian besar, memaksa pemerintah berhitung ketat agar keseimbangan anggaran tetap terjaga sampai tahun berganti.