Dibalas Menohok! Menkeu Purbaya Tantang Balik Kang Dedi Soal Dana Daerah ‘Nganggur’ Rp234 Triliun!

Dibalas Menohok! Menkeu Purbaya Tantang Balik Kang Dedi Soal Dana Daerah ‘Nganggur’ Rp234 Triliun!

Purbaya Yudhi Sadewa 1200-Oleh Fahdi Kasmiri - Karya sendiri, CC BY-SA 4.0-Wikipedia

POSTINGNEWS.ID --- Drama panas antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) makin menarik perhatian publik.

Setelah Dedi menantang Purbaya untuk membuka data dana daerah yang disebut mengendap di bank, sang Menteri pun akhirnya buka suara dengan nada tegas dan menohok.

Purbaya menegaskan bahwa semua data yang ia ungkap bukan karangan pribadi, melainkan bersumber langsung dari sistem monitoring Bank Indonesia (BI) yang mencatat transaksi dan simpanan milik pemerintah daerah secara rutin.

BACA JUGA:KDM Tantang Soal Dana Rp4,1 Triliun, Purbaya: Coba Cek, Jangan-jangan Anak Buahnya yang Ngibulin

“Saya Bukan Pegawai Pemda, Cek Sendiri Aja!”

Saat diwawancarai media pada Selasa, 21 Oktober 2025, Purbaya dengan santai namun tajam membalas sindiran dari Kang Dedi.

“Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan. Di situ jelas banget, ada contrengan: ini punya siapa, jenisnya apa, deposito atau giro,” ujar Purbaya.

Menurutnya, data itu bisa diakses secara resmi oleh pihak berwenang, termasuk pemerintah daerah sendiri. Jadi, tak ada alasan bagi Gubernur Jawa Barat untuk meragukan validitas informasi tersebut.

Ia bahkan menyindir balik bahwa seharusnya Kang Dedi turun langsung mengecek data ke Bank Indonesia ketimbang menuduh dirinya asal bicara.

BACA JUGA:Survei Poltracking: Prabowo-Gibran Raih Kepuasan, Nasaruddin Umar dan Purbaya Paling Disukai Rakyat

Dana Rp234 Triliun “Nganggur” di Bank

Purbaya menjelaskan, saat ini memang masih ada ratusan triliun rupiah dana APBD yang belum terserap alias “parkir” di perbankan.

Totalnya mencapai Rp234 triliun per kuartal III tahun 2025 — jumlah yang dinilai sangat besar dan seharusnya bisa digunakan untuk mempercepat pembangunan di daerah.

“Masih banyak Pemda yang menyimpan dananya di bank, padahal seharusnya sudah digunakan untuk realisasi belanja,” ujar Purbaya.

Ia mengungkapkan, 15 pemerintah daerah tercatat memiliki simpanan terbesar.

Berikut beberapa di antaranya:

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News