Pemilu 2029 di Era Deepfake, Demokrasi Kita Bisa Terseret Ilusi

JAKARTA, PostingNews.id – Pemilu 2029 mulai terasa seperti cerita fiksi ilmiah yang mendadak menjadi kenyataan. Pagi hari nanti, jutaan pemilih muda membuka ponsel, menggulir video kandidat, membaca pesan di grup chat, lalu percaya bahwa semua itu asli. Padahal, sebagian konten yang tampil mulus di layar bisa jadi lahir dari mesin kecerdasan buatan. Deepfake yang wajahnya persis, suaranya identik, dan geraknya tak kalah natural dari manusia sungguhan.

Inilah medan baru Pemilu 2029. Bukan lagi sekadar memilih pemimpin, tapi juga menjaga akal sehat agar tidak terseret manipulasi visual dan suara yang sangat canggih. Demokrasi dipaksa berlari mengejar teknologi yang sering kali lebih cepat daripada regulasi yang mengawasinya.

Di tengah itu, Komisi Pemilihan Umum melihat pergeseran besar. Pemilih muda, terutama Gen Z, akan menjadi kelompok terbesar pada 2029. Mereka tumbuh bersama teknologi, mahir memakai AI, dan terhubung ke dunia digital nyaris tanpa putus. Perhitungan KPU menyebut jumlah pemilih Milenial dan Gen Z yang terbiasa memakai kecerdasan buatan bisa mencapai 60 sampai 70 persen.

Sifat dan selera pemilih muda ini pernah terbaca pada survei Pemilu 2024. Gen Z menimbang kualitas kepemimpinan, kejernihan kebijakan, kecerdasan, kemampuan memecahkan masalah, dan integritas sebelum menentukan pilihan. Bagi mereka, pemilu bukan sekadar ritual lima tahunan, tetapi ruang moderasi dan jalan menuju masa depan yang lebih modern.

BACA JUGA:Gus Yahya tak Menampik Isu Tambang Jadi Pintu Masuk Kekacauan PBNU

Di titik inilah kekhawatiran itu muncul. August Mellaz, anggota KPU RI, mengingatkan ancaman yang sudah berdiri di depan pintu. Deepfake bukan lagi teori, melainkan alat manipulasi nyata yang bisa menanamkan kebohongan di tengah arus informasi yang deras.

“Perkembangan dan kecanggihan Artificial Intelligence ke depan akan luar biasa. Kami bersyukur Pemilu dan Pilkada 2024 belum menghadapi hantaman itu,” ujar August di Lombok pada Selasa 9 Desember 2025.

“Perkembangan AI memiliki potensi yang sangat serius untuk mengganggu stabilitas demokrasi elektoral negara-negara,” tambahnya.

Peringatan itu bukan isapan jempol. Slovakia sempat mengalaminya pada Pilpres 2024. Laporan European Union mencatat bagaimana video deepfake disebarkan untuk mendiskreditkan dua kandidat, Ivan Korok dan Peter Pellegrini. Bahkan muncul klaim palsu bahwa Korok akan mengirim tentara Slovakia ke Ukraina atau menghapus hak veto di Uni Eropa, padahal presiden Slovakia tidak punya kewenangan seperti itu.

BACA JUGA:Aturan Baru Kapolri Buka Jalan Polisi Duduki Jabatan Sipil di 17 Lembaga Negara, Padahal MK Sebelumnya Sudah Melarang

Di Indonesia, bayangan serupa bisa muncul sewaktu-waktu. Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, menyebut 2029 sebagai era “Realitas Sintetis”, saat konten buatan AI makin sulit dibedakan dari realitas. Dalam dunia semacam itu, kebenaran bisa menjadi komoditas yang rawan dipelintir.

Ancaman itu lebih dari sekadar video palsu. Deepfake bisa menyaru menjadi rekaman suara kandidat, sementara disinformasi diarahkan secara personal berdasarkan ketakutan atau bias psikologis tiap individu. Kampanye hitam tidak lagi menembak massa, tetapi menyasar pribadi dengan ribuan versi pesan berbeda.

“The Liar’s Dividend adalah bahayanya: bukan hanya orang percaya pada berita bohong, tetapi orang menjadi tidak percaya pada berita benar. Deepfake bisa menggerus kepercayaan publik terhadap media kredibel. Politisi yang tertangkap basah melakukan kesalahan bisa berkilah: ‘Itu serangan AI/Deepfake,’” kata Septiaji.

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, melihat Pemilu 2029 sebagai panggung adu algoritma. Bukan lagi gagasan yang bertarung, tetapi kecanggihan teknologi yang mampu mengaburkan batas antara fakta dan fabrikasi.