Pilkada Mau Diputer Balik ke DPRD, Wacana Lama Nongol Lagi Jelang Revisi UU Pemilu

Pengajar Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati, mengatakan hasil IPP Pilkada 2024 menunjukkan mayoritas pemilih kini berada di level engagement. Artinya, mereka sudah mulai aktif menggunakan hak pilih, lebih sadar proses, meski belum mencapai tingkat partisipatori yang paling ideal.

BACA JUGA:Delapan Perusahaan di Balik Rusaknya Hulu Sungai Sumut Mulai Terlihat Wujudnya

”Kita belum sampai pada level partisipatori, tetapi sudah berada di engagement yang bergerak ke arah lebih baik,” ujar Mada saat Media Gathering KPU di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa, 9 Desember 2025.

IPP memotret keterlibatan warga mulai dari memastikan diri terdaftar, mengikuti proses pencalonan, ikut kampanye tanpa politik uang, sampai menilai program kandidat. Ada tiga tingkat partisipasi dalam kerangka ini, yakni partisipatori sebagai yang paling ideal, engagement pada level menengah, dan involvement sebagai tingkat paling rendah.

Dalam pilkada serentak 2024, tingkat partisipasi pemilih secara nasional mencapai 71,39 persen untuk pemilihan gubernur, 74,41 persen untuk pemilihan bupati, dan 67,74 persen untuk pemilihan wali kota. Kelompok pemilih tertentu juga menunjukkan tren positif. Pemilih perempuan konsisten hadir lebih banyak daripada laki-laki, seperti pada Pilgub 2024 di mana 52,99 persen pemilih hadir adalah perempuan. Kelompok disabilitas juga bukan angka kecil dengan partisipasi 52,93 persen, perempuan disabilitas pun lebih aktif dari laki-laki.

”Temuan-temuan menandakan bahwa pilkada langsung masih menjadi kanal penting yang menjaga ruang partisipasi terbuka bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya rentan tersisih,” kata Mada.

Karena itu, lanjut Mada, tidak ada alasan kuat untuk mengembalikan pilkada melalui DPRD. Data IPP Pilkada 2024 menunjukkan masyarakat sudah memiliki modal pendidikan politik yang cukup untuk memilih pemimpin lokalnya. Kualitas partisipasi ini juga berada di rentang yang selevel dengan negara demokrasi lain, termasuk India.