3 Provinsi Terendam Banjir Bandang, Puan Desak Pemerintah Jangan Baru Bergerak Saat Rumah Sudah Hanyut

JAKARTA, PostingNews.id —Banjir dan longsor yang menghantam Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara tampaknya bukan lagi sekadar berita alam, tapi rapor darurat untuk negara. Ketua DPR Puan Maharani menyentil pemerintah agar tidak berjalan pelan seperti sinyal ponsel di daerah bencana. 

Ribuan warga mengungsi, beberapa meninggal, akses jalan terputus, sementara air masih mengalir tanpa menunggu rapat koordinasi. Ia menegaskan ini bukan saatnya sibuk berdebat soal posko, melainkan menyelamatkan warga secepat mungkin.

Menurut Puan, operasi kemanusiaan harus jalan seperti pemadam kebakaran bukan seperti birokrasi perizinan. “Perlu operasi tanggap darurat yang berjalan sigap mulai dari evakuasi warga, pencarian dan penyelamatan, hingga percepatan penyaluran bantuan bagi daerah yang terisolasi,” ujar Puan pada Jumat, 28 November 2025. 

Ia menekankan bahwa warga tak boleh dibiarkan menunggu bantuan seperti antre kuota sembako. Semua instansi wajib memastikan logistik, obat, air bersih, hingga perlindungan kelompok rentan benar-benar sampai dan tidak berhenti di meja disposisi.

BACA JUGA:Jokowi Bilang Tak Pernah Meresmikan Bandara IMIP, Jadi Siapa yang Potong Pita?

Puan mengingatkan akses jalan yang putus bukan sekadar soal beton retak dan jembatan hanyut. Itu jalur ekonomi, jalur pendidikan, jalur hidup. Ia mengatakan pemulihan infrastruktur juga menentukan apakah anak sekolah tetap bisa belajar dan pedagang kecil tetap bisa berjualan. 

“Karena pemulihan jalan dan jembatan bukan sekadar urusan infrastruktur, tetapi menyangkut akses pendidikan, aktivitas ekonomi harian warga, distribusi pangan, hingga mobilitas tenaga kesehatan di saat krisis,” tuturnya.

Namun lebih jauh ia menohok pola lama penanganan bencana yang menurutnya masih bersifat pemadam setelah api membesar. Dalam pandangannya, pemerintah harus berani pindah dari mode reaktif menjadi mode pencegahan. 

Sungai perlu dinormalisasi lebih awal, tanggul diperkuat sebelum jebol, hulu DAS direhabilitasi sebelum longsor turun tanpa izin. “Pencegahan harus menjadi prioritas, bukan hanya penanganan setelah bencana. Tanpa langkah menyeluruh, kejadian seperti ini akan terus berulang,” kata Puan.

BACA JUGA:58 Kampus UIN dan Pesantren di RI Disiapkan untuk Anak Palestina

Sementara DPR mendesak, pemerintah pusat sudah mulai menggerakkan mesin respons. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut empat pesawat diterbangkan untuk membawa bantuan menuju tiga provinsi terdampak Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Pemerintah mengirim tiga Hercules dan satu A400M, diterbangkan ke bandara terdekat dari titik bencana. “Jadi akan ke Padang, Sumatra Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatra Utara, kemudian satu ke bandara di Banda Aceh dan Lhokseumawe Aceh Utara,” kata Teddy di Lanud Halim Perdanakusuma.

Teddy menyampaikan pengiriman bantuan dilakukan sejak hari pertama bencana atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan bahwa bantuan tidak dibiarkan menunggu tanda tangan bertingkat.

“Sejak hari pertama pada 25 November, Presiden sudah menginstruksikan kepada Menko PMK untuk mengkoordinasikan secara langsung penanganan bencana,” ujar Teddy. Bantuan terus dikirim menggunakan pesawat TNI dan maskapai sipil bergantung pada kebutuhan lapangan dan laporan langsung dari kepala daerah.