Rakyat Sabang Tercekik Harga Mahal, Mualem Desak Pusat Segera Lepas 250 Ton Beras Thailand 'Sitaan'!
Baleg Sebut Pengalihan Pulau Aceh ke Sumut Harus Lewat UU, Bukan Sekedar Keputusan Menteri Tito-ANTARA-ANTARA
POSTINGNEWS.ID --- Di tengah melambungnya harga kebutuhan pokok yang bikin pusing ibu-ibu di Kota Sabang, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (akrab disapa Mualem), mengambil langkah berani. Ia mendesak pemerintah pusat untuk segera "membuka gembok" gudang yang menahan ratusan ton beras impor asal Thailand.
Sebanyak 250 ton beras yang saat ini berstatus barang sitaan (diduga ilegal) di Pelabuhan Sabang, dinilai Mualem sebagai kunci penyelamat perut warga Sabang yang sedang kesulitan. Bagi Pemprov Aceh, ini bukan soal melanggar aturan, tapi soal kemanusiaan dan keistimewaan wilayah.
Kenapa Mualem ngotot agar beras ini segera dilepas ke pasar? Simak 3 alasan krusialnya berikut ini!
BACA JUGA:TNI Ditambah di Jakarta–Aceh–Papua, Pemerintah Kayak Lagi Pasang Bodyguard Nasional
1. Darurat Harga: Beras Lokal Mahal di Ongkos
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa kondisi ekonomi di Pulau Weh (Sabang) sedang tidak baik-baik saja. Harga beras yang didatangkan dari daratan Aceh atau Sumatera melambung tinggi.
Penyebabnya klasik: Biaya Logistik. Ongkos angkut menyeberang pulau membuat harga jual ke konsumen jadi mahal.
"Gubernur mengharapkan Mentan untuk segera melakukan uji lab terhadap beras 250 ton tersebut…," ujar Muhammad MTA.
Jika beras 250 ton yang sudah ada di pelabuhan itu bisa beredar, harga pasar otomatis akan turun dan daya beli masyarakat bisa selamat.
2. Sabang Itu "Kawasan Bebas", Bukan Wilayah Biasa
Mualem mengingatkan Jakarta bahwa Sabang punya status khusus sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).
Dalam pandangan Gubernur, masuknya beras impor ke Sabang adalah kebijakan transisi strategis yang sah-sah saja mengingat status keistimewaan tersebut. Jadi, kacamata "ilegal" yang dipakai pusat seharusnya bisa disesuaikan dengan konteks kebutuhan mendesak di daerah kepulauan terluar ini.
BACA JUGA:Kasus Aceh dan Tambang Nikel Raja Ampat Potensial Bangunkan GAM dan OPM untuk Jatuhkan Prabowo
3. Jangan Sampai Busuk di Gudang!
Kekhawatiran terbesar adalah mubazir. Jika birokrasi berbelit-belit dan beras itu terus ditahan tanpa kejelasan, kualitasnya akan menurun, rusak, dan akhirnya busuk. Padahal di luar pagar pelabuhan, rakyat sedang butuh beras murah.
Pemprov Aceh meminta Kementerian Pertanian (Kementan) agar segera melakukan uji laboratorium untuk memastikan keamanan pangan beras tersebut. Jika aman, segera distribusikan! Jangan ditunda-tunda lagi sebelum krisis pangan lokal makin parah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
