Kasus Aceh dan Tambang Nikel Raja Ampat Potensial Bangunkan GAM dan OPM untuk Jatuhkan Prabowo

POSTINGNEWS.ID - Beberapa kasus besar yang terjadi akhir-akhir ini seperti kasus tambang nikel di Papua Barat Daya, sengketa 4 pulau milik Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam yang diklaim sebagai milik Provinsi Sumatera Utara adalah dalam rangka merusak stabilitas nasional.

"Presiden Prabowo Subianto saat ini sedang memperkuat stabilitas nasional, tapi dua kasus yang terjadi akhir-akhir ini adalah untuk mengganggu dan merusak stabilitas nasional," kata Direktur Eksekutif Pusat Sosial Politik Indonesia (Puspolindo), Zulhefi, Jakarta, Selasa, (17/6).

BACA JUGA:LAWAN! Warga Kangean Sumenep Tolak Survei Seismik Tiga Dimensi Tambang Migas

Dengan terganggunya stabilitas nasional, secara otomatis akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ujung-ujungnya, roda pemerintahan tidak berjalan dengan baik.

"Ketidakpercayaan masyarakat dalam dan luar negeri akan berdampak pada citra pemerintah. Pemerintahan Prabowo dianggap tak mampu menyelesaikan masalah internal," kata Zulhefi.

Sebagaimana diketahui, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua merupakan provinsi yang telah diberikan keistimewaan oleh pemerintah pusat. Dan selama ini, tidak ada masalah di kedua provinsi tersebut.

"Pintu masuk untuk mengganggu stabilitas nasional dimulai dari kedua provinsi tersebut. Aceh dan Papua merupakan "sumbu" yang mudah dibakar dan merembet kemana-mana," ungkap Zulhefi.

Bila tak segera ditangani dengan baik oleh pemerintah, luka lama yang ada di kedua provinsi tersebut akan muncul kembali. Padahal, luka lama itu sudah sembuh dan tidak membekas.

"Sekarang diungkit dan diganggu lagi. Sudah pasti luka yang sudah sembuh akan menganga lagi. Tidak tertutup kemungkinan "combatan" seperti GAM, OPM di kedua provinsi itu muncul kembali dengan dalih ketidakpercayaan terhadap pemerintah," terang Zulhefi.

Zulhefi menduga, ada pihak-pihak yang tidak senang dengan kepemimpinan Prabowo Subianto. Pihak tersebut bisa datang dari dalam dan luar.

"Presiden Prabowo sebenarnya sudah tahu dan paham siapa yang mencoba mengganggu stabil nasional. Presiden Prabowo sudah tahu siapa yang bermain di internal pemerintahan. Begitu juga dengan pihak luar yang mencoba mengganggu stabilitas nasional," sebut Zulhefi.

BACA JUGA:KDM Tegaskan Belum Mau Gelontorkan Bantuan Subsidi TransJabodetabek, Kenapa?

Oleh karena itu, Zulhefi menyarankan kepada pemerintah untuk segera menindak dan membersihkan "parasit" tersebut. Sebab, "parasit-parasit" ini akan terus menjalar, menggerogoti pemerintahan.

"Saya menyarankan agar segera diambil tindakan terhadap "parasit" tersebut. Jangan biarkan mereka merajalela. Misalnya lakukan reshuffle kabinet, ganti orang-orang yang tidak loyal dan tidak punya kapasitas, terlebih terhadap orang-orang titipan," saran Zulhefi.