Gonjang-ganjing PBNU Terulang, Dulu Gus Dur Pernah Kena Angin yang Sama

JAKARTA, PostingNews.id — Kisruh di tubuh PBNU lagi-lagi naik suhu. Kali ini bukan desas-desus kecil, tapi desakan resmi agar Gus Yahya angkat kaki dari kursi Ketua Umum. Permintaan mundur itu datang dari rapat Syuriyah PBNU yang digelar di Hotel Aston Jakarta, Kamis lalu. Mereka memberi tenggat tiga hari. Tidak mundur, siap-siap dicopot.

Forum itu bahkan menegaskan bahwa kalau batas waktu lewat dan Yahya masih duduk di kursi ketua, maka Syuriyah PBNU akan memberhentikannya. Ancaman yang cukup terang untuk ukuran organisasi yang biasanya mengedepankan musyawarah.

Setelah isu pemakzulan menggelinding, PBNU langsung mengumpulkan PWNU se-Indonesia di Surabaya. Rapat yang dimulai Sabtu malam dan molor sampai dini hari Ahad ini ternyata tidak dihadiri beberapa wajah penting seperti Sekjen PBNU Syaifullah Yusuf dan Ketua PWNU Jawa Timur Gus Kikin. Absennya para pemain inti ini makin membuat spekulasi beterbangan.

Seusai rapat, Gus Yahya menanggapi surat risalah Syuriyah tersebut. Menurut dia, dokumen itu cacat sejak awal. Tanda tangan saja tidak menggunakan metode digital. “Kalau dokumen resmi itu tanda tangannya digital, sehingga benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kan zaman sekarang gampang sekali membuat tanda tangan scan. Maka kita lihat nanti,” kata Yahya.

BACA JUGA:Putusan MK Soal Polri Bikin Efek Domino, Warganet Sekalian Tagih TNI dan Lembaga Lain tak Boleh Rangkap Jabatan

Ia juga mengingatkan bahwa Syuriyah tidak punya hak memberhentikan ketua umum. Aturannya jelas ada di AD/ART. “Rapat harian syuriah menurut AD/ART tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum,” ujarnya. Meski begitu, ia tetap optimistis masalah ini bisa diselesaikan.

"Nahdlatul Ulama ini organisasi besar dan sudah mengalami segala macam gelombang dalam sejarahnya. Saya optimistis NU punya kemampuan untuk mengatasi masalah ini dengan sebaik-baiknya,” kata Yahya.

Jejak Panas Lama, Muktamar Cipasung 1994

PBNU memang bukan sekali dua mengalami badai. Pada 1994, Gus Dur nyaris digulingkan lewat Muktamar Cipasung. Pemerintah Orde Baru mendorong penantang internal bernama Abu Hasan. Bahkan pamannya sendiri, KH Yusuf Hasyim, ikut menentang. Kritiknya macam-macam, mulai dari manajemen lemah hingga dianggap terlalu sering menantang pemerintah. Kampanye ABG alias Asal Bukan Gus Dur pun muncul.

Situasi saat itu berat. Lokasi muktamar dijaga ketat militer. Pejabat puncak Orde Baru ikut hadir. Dari laporan berbagai sumber, ada sekitar 1.500 tentara plus 100 intel berjaga, sebagian menyamar pakai seragam Banser. Tapi semua tekanan itu akhirnya mentah. Gus Dur tetap menang dan bertahan 15 tahun.

BACA JUGA:PDIP Serang Balik PSI, Jokowi Disebut Ingkar Janji Pensiun

Muktamar Lampung 2021 dan Tuduhan Cawe-cawe Jokowi

Memasuki era Jokowi, tensi internal NU juga meninggi. NU dianggap jadi penyangga pemerintah setelah Jokowi memilih Ma’ruf Amin sebagai wakil dan memberi posisi Menteri Agama ke Yaqut, adik kandung Gus Yahya.

Ketua Umum PBNU kala itu, Said Aqil Siradj, pernah mengungkap bahwa ada campur tangan Jokowi untuk menjegal dirinya di Muktamar Lampung. “Pak Jokowi tidak senang kalau saya terpilih lagi di NU. Maka di Muktamar Lampung semua itu diatur sehingga saya kalah,” ucapnya dalam sebuah siniar.