Mengapa Kapolri Sigit Dilibatkan dalam Komite Reformasi Polri? Ini Jawaban Jimly

JAKARTA, PostingNews.id — Ketua Komite Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menjelaskan alasan di balik kehadiran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam tim yang dibentuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Jimly mengatakan Sigit memiliki peran penting sebagai jembatan penghubung antara komite yang ia pimpin dengan institusi Polri. Menurutnya, sinergi antara Komite Reformasi Polri dan pihak internal kepolisian menjadi krusial agar agenda reformasi benar-benar berjalan efektif dan menyeluruh.

“Kapolri berperan menjembatani antara internal Polri dengan kami di komisi. Ini bentuk sinergitas antara Polri dan Komisi Reformasi yang dibentuk Presiden,” kata Jimly dalam konferensi pers di Gedung Mabes Polri, Jakarta, pada Senin, 10 November 2025.

Jimly menjelaskan bahwa Komite Reformasi Polri akan bekerja intensif selama tiga bulan untuk menyiapkan rekomendasi strategis yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo. Tim tersebut juga akan menyiapkan sejumlah rekomendasi internal bagi institusi Polri. “Harapannya, selama tiga bulan nanti kita akan melaporkan, merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh, yang nanti keputusannya ada di tangan Presiden. Jadi hasilnya nanti yang sifatnya kebijakan ke depan itu kita lapor ke Presiden,” ujarnya.

Dalam rapat perdana yang digelar di hari yang sama, Komite Reformasi Polri membahas mekanisme kerja, pola koordinasi dengan Polri, serta sinergi dengan lembaga-lembaga lain yang relevan. Ke depan, Jimly menegaskan timnya akan bekerja secara rutin dan intensif setiap minggu. Selain rapat pleno, forum dengar pendapat publik juga akan diadakan untuk menghimpun berbagai masukan dan aspirasi.

BACA JUGA:PDIP: Pemerintah Tuli karena Abaikan Penolakan Gelar Pahlawan untuk Soeharto

“Seminggu sekali kami mengadakan rapat pleno, tapi di antara seminggu sekali itu kami manfaatkan untuk mengadakan public hearing, tatap muka, belanja masalah, mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan yang akan kami undang,” tutur Jimly. Ia menambahkan bahwa komite akan melibatkan banyak pihak seperti akademisi, BEM mahasiswa, organisasi masyarakat, dan jaringan LSM agar reformasi Polri memiliki pijakan kuat dari publik.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan kesiapan institusinya untuk bersikap terbuka terhadap evaluasi dan rekomendasi yang akan disusun oleh Komite Reformasi Polri. Ia menyatakan Polri siap merespons cepat dan mengimplementasikan hasil rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada Presiden.

“Pada prinsipnya, Polri tentunya selalu terbuka untuk menerima perbaikan, menerima evaluasi, karena kita juga tentunya ingin terus mewujudkan performa Polri sehingga Polri ini betul-betul bisa menjadi institusi yang mewujudkan apa yang bisa diharapkan oleh masyarakat,” ujar Sigit.

Ia memastikan bahwa proses reformasi di tubuh Polri tidak akan berhenti pada tataran wacana. Polri, kata dia, akan menerjemahkannya menjadi langkah konkret di lapangan. Reformasi kepolisian, lanjutnya, dipandang sebagai proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum itu.