Menkeu Purbaya Diomeli Pedagang Gara Gara Penertiban Thrifting Ilegal

Menkeu Purbaya Diomeli Pedagang Gara Gara Penertiban Thrifting Ilegal

Survei IndexPolitica menunjukkan elektabilitas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melejit, menyalip Gibran Rakabuming, Ganjar Pranowo, hingga Dedi Mulyadi di bursa capres 2029.-Foto: IG @purbayayudhi_official-

POSTINGNEWS.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan pemerintah menertibkan perdagangan pakaian bekas impor ilegal bukan untuk mematikan usaha kecil.

Langkah ini justru dilakukan demi menyelamatkan industri tekstil nasional yang selama ini terpukul oleh produk impor murah.

Menurut Purbaya, dirinya memantau langsung respons masyarakat melalui media sosial, terutama TikTok, dan menemukan banyak pedagang thrifting yang merasa khawatir.

Namun ia menilai keresahan itu muncul karena kesalahpahaman terhadap tujuan kebijakan tersebut.

BACA JUGA:Geger di Surabaya: Pelabuhan Tanjung Perak Ditutup Usai Cengkeh Terkontaminasi Radioaktif

“Saya baca itu, saya monitor TikTok untuk melihat apa sih respons masyarakat. Rupanya banyak juga pedagang hidup dari situ ya, pedagang thrifting marah-marah sama saya. Tapi itu mencari keuntungan jangka pendek saja, dia untung, tapi industri mati,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, Senin (3/11).

Ia menambahkan, pemerintah akan memperketat pengawasan di pintu masuk barang bekas impor dan menindak pelaku impor ilegal.

Fokus utama kebijakan ini adalah menumbuhkan kembali gairah industri tekstil domestik agar bisa bersaing sehat di pasar nasional.

BACA JUGA:Prabowo Tenangkan Publik Soal Utang Whoosh: Saya yang Tanggung Jawab!

“Banyak barang-barang yang ilegal, yang balpres itu semua. Kita akan tutup, supaya industri domestik dan tekstil domestik bisa hidup,” tegasnya.

Selain pakaian bekas, penertiban juga akan diperluas ke sektor lain seperti baja dan sepatu yang sering masuk secara ilegal. Pemerintah khawatir banjir barang impor membuat produk dalam negeri semakin terpinggirkan.

“Kalau kita buka semua untuk barang-barang produksi asing yang ilegal, ya pasar kita dikuasai asing,” lanjutnya.

Purbaya mengakui protes publik adalah hal wajar, namun kebijakan harus tetap dijalankan demi kepentingan jangka panjang. Pemerintah ingin memperkuat basis ekonomi dalam negeri sebelum bersaing di pasar global.

“Kalau tekstil kita mau hidup, kita harus buat domestic base yang kuat. Nanti kalau mereka makin kuat, daya saingnya makin bagus, baru kita serang ke luar negeri,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News